.jpg)
Ketua DPP PDIP, Deddy Yevry Sitorus bicara soal triangle political game di balik keputusan Presiden Joko Widodo kembali merombak sejumlah menterinya di menit-menit akhir jelang transisi pemerintahan ke Prabowo Subianto.
Menurut Deddy, triangle yang dimaksud yakni menghadapi Prabowo untuk lima tahun ke depan. Kedua, melumpuhkan PDIP, dan ketiga menguasai sumber pendanaan politik.
"Kesimpulan saya reshuffle ini adalah triangle political game: menghadapi Prabowo, melumpuhkan PDIP dan menguasai sumber pendanaan politik. Alasan lainnya menurut saya tak lebih dari omong kosong!" Ucap Deddy dalam keterangannya, Senin (19/8).
Deddy mengaku tak melihat alasan etis, substansial, atau teknis birokratis di balik langkah tersebut.
Justru, kata dia, Jokowi tengah mempersiapkan perlawanan untuk Prabowo lima tahun ke depan.
Upaya itu dibaca lewat pergantian Menkumham Yasonna Laoly dengan Politikus Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.
Dengan menunjuk Menkumham baru, Deddy membaca upaya untuk meloloskan RUU MD3 dengan tiga tujuan.
Pertama, agar Golkar bisa mendapat jatah kursi Ketua DPR.
Kedua, Jokowi ingin lebih mudah membagi-bagikan jabatan di internal Golkar.
Ketiga, untuk mengendalikan partai-partai yang akan menggelar Munas atau Kongres dan memilih ketua baru. Beberapa di antaranya ada PKB, Golkar, dan NasDem.
"Peran Menkumham sangat penting dalam pengesahan kepengurusan parpol sehingga jika tidak tunduk, beresiko tidak bisa ikut pilkada atau tidak disahkan kepengurusannya," katanya.
Sementara, pergantian Menteri ESDM dilakukan murni sebagai upaya untuk menguasai konsesi tambang ke depan.
Termasuk pendanaan partai politik dan memastikan sumber ekonomi ke depan.
"Hal ini penting untuk pendanaan politik ke depan, menguasai ormas dan oligarki serta memastikan sumber ekonomi ke depan," kata Deddy.
Juru Bicara PDIP, Chico Hakim menilai reshuffle kali ini lebih kuat nuansa politik dibanding konstitusi. Menurut Chico, reshuffle persis dilakukan 43 hari menjelang transisi pemeirntahan.
Sehingga, sulit bagi menteri baru memahami kinerjanya dalam waktu yang cukup sempit tersebut.
"Dalam waktu yang sangat singkat tersebut, sangatlah sulit untuk mewujudkan efektivitas pemerintahan, kecuali ada agenda-agenda politik tersembunyi di dalamnya," kata dia.
Kedua, menurut Chico, Jokowi tak etis mengganti menterinya di akhir masa jabatan. Sebab, hal itu mestinya dilakukan oleh Presiden baru.
Dia karena itu membaca hal itu sebagai langkah Jokowi untuk menempatkan orang-orangnya ke Prabowo.
"Dalam konteks ini, reshuffle dimaknai sebagai upaya Presiden Jokowi menempatkan orang-orangnya, yang nantinya akan menimbulkan persoalan "ewuh pakewuh" ketika pemerintahan baru terbentuk dan presiden baru harus membentuk kabinetnya sesuai hak prerogatifnya," ucap Chico.
Jokowi melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru di Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode tahun 2019-2024 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (19/8).
Selain jajaran menteri dan wakilnya, Jokowi juga mengangkat sejumlah kepala lembaga baru, termasuk lembaga yang baru dibentuk yaitu Badan Gizi Nasional.
Mereka yakni, Menkumham Supratman Andi Agtas mengganti Yasonna dari PDIP. Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani menggantikan Bahlil Lahadalia, keduanya dari tim pemenangan Prabowo. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menggantikan Arifin Tasrif, profesional.
Lalu ada Wamenkominfo Angga Raka Prabowo, orang dekat Prabowo yang mengisi posisi baru. Kepala BPOM Taruna Ikrar menggantikan Rizka Andalusia. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana sebagai lembaga baru yang dibentuk Presiden.
Terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dia sebelumnya masuk dalam jajaran juru bicara TKN Prabowo-Gibran seperti dikutip dari CNN Indonesia
"Penggantian Menkumham Yasonna Laoly adalah murni agenda politik untuk meloloskan UU MD3 guna mencapai tiga tujuan. Pertama, agar Partai Golkar yang sudah dalam kendali Jokowi dalam posisi kuat karena bisa menguasai legislatif dari DPR RI hingga provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Hal ini akan memudahkan Jokowi dalam mengatur peta politik nasional-daerah untuk mengimbangi kekuasaan Presiden terpilih sekaligus mengerdilkan PDI Perjuangan," kata Deddy.
DPR Belum Akan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Dasco menyatakan memang sempat muncul usulan revisi UU MD3. Namun, kata dia, mayoritas fraksi di DPR sudah sepakat tidak akan melakukan revisi UU MD3.
"Karena setahu kami itu memang sudah beberapa waktu yang lalu direncanakan dalam rangka mungkin untuk penyesuaian jumlah ataupun beberapa pasal yang dianggap perlu tetapi bukan pergantian posisi pimpinan. Tetapi setelah saya cek barusan pada ketua Baleg bahwa itu karena existing saja sehingga bisa dilakukan bisa tidak dilakukan," kata Dasco di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (4/4).
"Dan kita mayoritas sepakat partai-partai di parlemen untuk tidak melakukan revisi Undang-Undang MD3 sampai dengan akhir periode jabatan anggota DPR pada saat ini," tambahnya.***
