Aturan baru Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kini berubah, sekarang mengakomodir PDIP bisa mengusung Calon Gubernur (Cagub) sendiri di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta.
Menanggapi hal itu, Kader PDIP, Masinto Pasaribu berharap partainya mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI JakartA.
“Semoga Pak Anies Baswedan dapat dicalonkan sbg Gubernur Provinsi DK Jakarta,” kata Masinton dikutip dari unggahannya di X, Selasa (20/8/2024).
Sementara itu, DPP PDIP hari ini langsung melakukan rapat internal setelah berubahnya aturan Pilkada. Juga akan melaporkan putusan tersebut kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Diberitakan sebelumnya, MK mengabulkan permohonan untuk sebagian terhadap gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024, yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora terkait syarat pencalonan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
"Satu, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua Hakim MK, Suhartoyo saat membacakan amar putusan, Selasa (20/8/2024).
Dua, menyatakan pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 205 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali lota menjadi undang-undang (lembaran negara republik indoneaia tahun 2016 nomor 130, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 5859) bertentangan dengan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai:
Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di provinsi tersebut.
b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta jiwa) sampai dengan 6.000.000 (enam juta jiwa), partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) di provinsi tersebut.
c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut.
d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut seperti dikutip dari fajar
Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun mengatakan politik memang berbicara kemungkinan. Namun, dia menekankan komitmen setiap calon PDIP harus setia pada NKRI, Pancasila, dan UUD '45. Selain itu, dia mengakui pihaknya juga berharap Anies bisa menjadi kader PDIP.
"Bisa saja [usung Anies], kenapa tidak. Sepanjang komitmen, PDIP ini satu saja syaratnya. NKRI harga mati. Pancasila. UUD 45. Itulah komitmen PDIP," kata Komar di kantor DPP PDIP, Selasa (20/8).
Selain komitmen itu, Komar mengakui pihaknya juga berharap Anies bisa menjadi kader untuk bisa maju lewat partainya di DKI. Komar mengaku pihaknya berpengalaman ditinggal oleh kadernya.
PDIP, lanjut Komar, tak mau menjadi keledai dengan jatuh di lubang yang sama. Menurut dia, kader saja bisa berkhianat, apalagi jika tidak menjadi kader.
"Ya itu nanti kita melihat. Yang kita harapkan memang harus menjadi kader partai. Karena kita berpengalaman," ucap Komar.
"Yang kita kaderkan saja bisa berkhianat, apalagi yang tidak dikaderkan, kan gitu. Jadi jangan menjadi keledai. Keledai saja tidak mau jatuh ke lubang yang sama apalagi manusia," imbuhnya.
Komarudin juga mengungkap kader partai harus loyal terhadap rakyat, bukan kepada PDIP. Ia mengatakan PDIP hanya merupakan kendaraan politik saja.
"Bukan loyalitas untuk PDIP. Loyalitas untuk rakyat Indonesia. Bangsa Indonesia. PDIP hanya sarana. Tujuan nasional kita adalah rakyat bangsa dan negara," kata dia.
Komarudin menegaskan bahwa PDIP terbuka untuk mengusung Anies sebagai cagub. Namun, dia tak mengetahui lebih jauh proses komunikasi yang telah terjalin dengan Anies.***
