Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani menyoroti strategi pemerintah dalam melakukan penarikan utang untuk menutupi kebutuhan belanja negara.
Puan mengatakan, kinerja anggaran pendapatan negara dan belanja (APBN) mendapatkan tantangan dari gejolak dan ketidakpastian global yang telah terjadi selama bertahun-tahun.
Hal itu terefleksikan dari realisasi penerimaan negara, utamanya yang berasal dari pajak mengalami penurunan.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pendapatan negara pada tahun ini memang mengalami penurunan, di mana hingga Juli 2024, realisasinya turun 4,3 persen secara tahunan (year on year/yoy).
"APBN, sebagai salah satu instrumen yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, bahkan mengalami koreksi yang sangat dalam atas ruang fiskal," ujar Puan dalam Pidato Sidang Paripurna ke-I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Di sisi lain, untuk merespons ketidakpastian global, pemerintah perlu menggelontorkan belanja subsidi yang lebih besar sebagai jaring pengaman masyarakat, khususnya masyarakat rentan.
Akibatnya, pemerintah perlu melakukan pembiayaan lewat utang untuk menutupi defisit antara pendapatan dan belanja negara.
"Penurunan penerimaan perpajakan, dan kebutuhan belanja subsidi yang meningkat sangat besar," kata dia.
"Sehingga pilihan pahit yang kita tempuh dengan penarikan utang yang sangat besar," sambungnya.
Nilai utang pemerintah memang tercatat kian meningkat, di mana sampai dengan akhir Juli 2024 nilainya menembus Rp 8.502,69 triliun.
Meskipun demikian, Puan menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah serta para pemangku kepentingan lain untuk mendongkrak kembali roda perekonomian nasional yang sempat terpukul pandemi Covid-19.
"Ini patut kita syukuri bersama, karena banyak pengalaman negara lain belum sepenuhnya pulih apalagi ekonominya dapat tumbuh 5 persenan tiap tahun," ucapnya seperti dikutip dari rmol
Siap-Siap, Utang Indonesia Melonjak Jelang Akhir Jabatan Presiden Jokowi
Jelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo pada Oktober nanti, utang Indonesia melejit. Presiden terpilih, Prabowo Subianto memikul tugas cukup berat terkait hal ini.
Pasalnya, utang pemerintah Indonesia per Juni 2024, mencapai Rp 8.444,87 triliun.
Jumlah ini naik Rp 91,85 triliun dibandingkan dengan posisi akhir Mei 2024 yang sebesar Rp 8.353,02 triliun, dan naik Rp 639,68 triliun dibandingkan dengan posisi Juni 2023 yang sebesar Rp 7.805,19 triliun.
Utang Indonesia yang naik ini berdampak pada rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat dari 38,71 persen menjadi 39,13 persen pada Juni 2024.
Namun, meskipun naik, rasio ini masih di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, utang pemerintah terdiri dari dua jenis, yaitu surat berharga negara (SBN) dan pinjaman.
Mayoritas utang pemerintah, sebesar 87,85 persen, berasal dari SBN, sementara sisanya sebesar 12,15 persen berasal dari pinjaman.
Utang dalam bentuk SBN mencapai Rp 7.418,76 triliun, yang terdiri dari SBN domestik sebesar Rp 5.967,70 triliun (Surat Utang Negara Rp 4.732,71 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara Rp 1.234,99 triliun) dan SBN valuta asing sebesar Rp 1.451,07 triliun (Surat Utang Negara Rp 1.091,63 triliun dan SBSN Rp 359,44 triliun).
Sementara, pinjaman pemerintah tercatat sebesar Rp 1.026,11 triliun per akhir Juni 2024, yang terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp 38,10 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 988,01 triliun.
Pinjaman luar negeri ini terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 263,72 triliun, multilateral sebesar Rp 600,47 triliun, dan commercial banks sebesar Rp 123,83 triliun.***
