%20(Custom).jpg)
Rencana upacara 17 Agustus tahun ini di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan yang pertama kali dalam sejarah. Pengibaran bendera Merah Putih di IKN akan diikuti secara hibrida di Istana Merdeka Jakarta.
Karena tidak semua fasilitas penunjang sudah siap, penyelenggara terpaksa melakukan berbagai 'akrobat' untuk mempersiapkannya.
Anggaran jumbo pun digelontorkan guna menyukseskan acara tersebut mulai dari menyewa ratusan mobil dan bus, penggunaan 12 tower ASN, hingga pengerahan kamar hotel berjumlah 191 unit untuk mengakomodasi tamu undangan.
Jokowi: Saya kira wajar
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memaklumi anggaran untuk perayaan HUT ke-79 RI di IKN membengkak.
Sebab acara digelar di dua tempat. Satu tempat lainnya, yaitu di Istana Merdeka, Jakarta.
"Ya namanya dulu hanya di satu tempat. Ini karena ada transisi, sehingga menjadi di dua tempat. Tapi kan bukan lompatan. Ini saya kira biasa, wajar, dan juga anggarannya di Kementerian Sekretariat Negara," kata Jokowi usai acara Festival Like di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Jumat, 9 Agustus 2024.
Moeldoko: Tarif sewa keperluan HUT RI di IKN tak bisa disamakan dengan situasi umum.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan nominal tarif sewa kebutuhan alat transportasi dan penginapan untuk keperluan HUT RI Ke-79 di IKN, Kalimantan Timur, tak bisa disamakan dengan situasi umum.
"Memaknainya adalah jangan disamakan 'apple to apple' dengan situasi yang umum," katanya
Bagi Moeldoko, penggunaan dana APBN bagi kebutuhan perayaan hari nasional di Indonesia tidak ada yang mahal, selama dana yang tersedia tidak digunakan sembarangan dan bisa dikontrol dengan baik.
"Ya, bagi saya untuk kepentingan hari ulang tahun negara itu nggak ada yang mahal, selama nggak dipakai sesuka kita, dan semuanya bisa dikontrol," katanya.
Hal itu juga termasuk akomodasi hotel bagi tamu penting atau VIP dan VVIP selama mereka menginap di IKN dalam rangka memenuhi undangan Upacara 17 Agustus 2024.
Moeldoko mengatakan kondisi di IKN yang sedang dalam proses pembangunan masih bersifat situasional serta penuh dengan keterbatasan, termasuk akomodasi seperti dikutip dari tempo
Pemborosan anggaran?
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Bayu Dardias Kurniadi, mengatakan membengkaknya anggaran untuk menggelar perhelatan upacara peringatan HUT RI tahun ini merupakan "konsekuensi yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan ambisi Presiden Jokowi yang sedang membangun IKN".
"Ini juga konsekuensi karena semuanya serba terburu-buru," imbuhnya kepada BBC News Indonesia, Rabu (07/08).
"Selain itu pelaksanaan HUT RI di IKN adalah janji Presiden Jokowi dua tahun lalu, jadi enggak ada exit strategy selain bikin di dua tempat."
Namun terlepas dari itu, Bayu meyakini apa yang disebutnya sebagai "kengototan" Presiden Jokowi untuk menggelar peringatan HUT RI di IKN bukan urusan seremonial semata.
Tetapi menjadi pertaruhan politik Jokowi demi kelanjutan proyek mercusuarnya di akhir masa jabatannya.
Meskipun sebutnya harga yang harus dibayar adalah mengorbankan anggaran yang besar dan rasa empatinya ke masyarakat yang sedang kesulitan secara ekonomi.
"Kondisi kelas menengah saat ini terpuruk, ada pelambatan ekonomi, di sisi lain ada glorifikasi 17 Agustus… ini jelas menyakiti hati rakyat," ujar Bayu.
"Tapi ini pertaruhan politik Pak Jokowi, dia akan melakukan apa pun untuk mewujudkan upacara 17 Agustus di IKN, dan ketika bicara politik maka kalkulasi ekonomi, empati, jadi nomor sekian," sambungnya.
Dengan menggelar upacara peringatan HUT RI di IKN pada akhir masa jabatannya, kata Bayu, maka setidaknya Presiden Jokowi merasa memiliki jaminan bahwa "warisannya" ini akan dilanjutkan sampai selesai oleh presiden selanjutnya Prabowo Subianto.
Sebaliknya, jika perhelatan HUT RI tidak dilangsungkan sekarang, maka dia khawatir IKN bakal dilupakan.
Itu mengapa Bayu memperkirakan seremonial HUT RI di tahun-tahun mendatang akan digelar di dua tempat hingga infrastruktur di IKN betul-betul rampung.
"Proses pararel begini akan berlangsung beberapa tahun, jadi tidak hanya tahun ini saja. Tahun depan Prabowo memimpin upacara HUT RI di Jakarta dan Gibran mungkin di IKN, begitu terus sampai infrastruktur siap," tuturnya.***
