Presiden Joko Widodo baru-baru ini mengajak tokoh agama dan masyarakat untuk bersama-sama melawan judi online. Jokowi juga meminta masyarakat untuk melaporkan jika terdapat indikasi maupun tindakan judi online.
"Saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengawasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online," kata Jokowi dalam keterangannya yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (12/6/2024).
Pernyataan itu pun kini jadi bahasan di media sosial terutama di twitter (X). Banyak warganet yang heran, menurut mereka, pemerintah punya otoritas menghentikan semua judi online yang kini marak merusak mental warga.
"Lah cuma meminta untk mengingatkan doang padahal otoritas Presiden itu bisa lebih, tinggal titah perintah tutup pasti bubar semua," tulis akun @Yun***.
"Lah… kocak bener… kan menkominfo punya negara.. bentuk tim cyber khusus lah.. tim cyber yang menangin 2x pemilu plus pemilu sekarang lumayan tuh jago obok obok.. niat ga brantas judi???," ujar akun @prox***
"Judiiii… 🤣 bang roma dr jaman kpn jg udh buat lagunya… Perkara judi itu ulama selalu mengingatkann.. Apaanseh pak wiwi ni.,… Darurat tuh di brantas lahh.. 😩," kritik lainnya.
Sementara itu, permintaan Kepala Negara kepada ulama dinilai cukup beralasan. Menurut Jokowi, pertahanan yang paling penting terhadap judi online adalah pertahanan masyarakat dan pertahanan diri sendiri.
Oleh karena itu, peran tokoh agama maupun masyarakat untuk saling mengingatkan merupakan peran penting. Terlebih, kegiatan ilegal ini adalah kegiatan lintas negara.
"Sekali lagi judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan kita sendiri, dan juga pertahanan pribadi-pribadi kita masing-masing," tutur dia.
Pemerintah sendiri kata Jokowi, serius memberantas dan memerangi perjudian online. Sejauh ini, pemerintah sudah menutup 2,1 juta situs judi online.
Lalu, pemerintah akan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantasan judi online sebentar lagi. "Harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online," kata Jokowi. (bs-sam/fajar)