Anies Baswedan memberikan tanggapannya terkait putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batasan usia calon kepala daerah.
Anies menegaskan pentingnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk tetap menjaga adab bernegara dalam implementasi putusan tersebut.
Dalam pernyataannya, Anies menyoroti bahwa regulasi KPU harus sejalan dengan persetujuan DPR dan tetap patuh pada norma konstitusi yang berlaku.
Anies menegaskan pentingnya menghormati semua kerangka hukum yang bersumber dari undang-undang yang ada.
Anies juga menekankan kepercayaannya bahwa KPU dan DPR akan mempertahankan standar etika dan norma dalam tata kelola pemerintahan.
Dikutip dari youtube kompas, Anies mengatakan "Kan KPU PKPU belum berubah kan belum tapi akan mengikuti keputusan KPU Pusat kita lihat aja nanti."
"Semua peraturan KPU itu harus dengan persetujuan DPR," tambahnya.
Dia menyatakan keyakinannya bahwa kedua lembaga tersebut akan terus menjaga keadaban dalam bernegara.
Anies menyoroti pentingnya KPU untuk memastikan bahwa regulasi yang disusunnya selaras dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kepatuhan pada ketentuan konstitusi yang berlaku.
Selain itu, Anies juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait kebijakan terbaru terkait ambang batas suara sebesar 3%.
Menurutnya, opini publik akan menjadi penilaian atas kebijakan tersebut, sejauh mana kebijakan tersebut masuk akal atau tidak.
Dengan tanggapannya ini, Anies Baswedan menyoroti pentingnya menjaga integritas dan ketertiban dalam proses politik serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Anies Baswedan menggarisbawahi pentingnya menjaga kualitas dan integritas penyelenggaraan pemilihan umum.
Sebagai bagian dari fondasi utama dalam menjaga kestabilan dan kedewasaan bernegara.***
