Komisi Pemberantasan Korupsi merespons fakta persidangan kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alias SYL yang mengungkap adanya permintaan uang Rp12 miliar dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) agar Kementerian Pertanian mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyebut, fakta-fakta persidangan pada kasus korupsi SYL dicatat Jaksa KPK.
"Banyak fakta-fakta menarik dalam persidangan terdakwa Pak Syahrul Yasin Limpo, tentu semua faktanya sudah dicatat dengan baik oleh tim Jaksa," kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/5/2024).
Ali menyebut, pihaknya sudah berdiskusi dengan jaksa di KPK. Mereka akan mengumpulkan semua keterangan yang terungkap saat sidang.
"Sekali lagi nanti pengembangan lebih jauhnya adalah ketika proses-proses persidangan selesai secara utuh, sehingga konfirmasi dari saksi-saksi lain menjadi sebuah fakta hukum," ujar Ali.
Pada sidang SYL dan kawan-kawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (8/5).
Dalam keterangannya, dia menyebut ada pihak dari BPK meminta uang Rp12 miliar agar Kementan mendapatkan predikat WTP. Dari Rp12 miliar yang dimintakan, pihaknya hanya menyerahkan Rp5 miliar.
Hermanto pun mengaku sempat ditagih orang BPK bernama Victor, agar sisa permintaan itu dibayarkan. Namun demikian, Kementan tetap mendapatkan predikat WTP.
