Jaksa Sudan pada hari Rabu menuduh mantan perdana menteri Abdalla Hamdok “menghasut perang melawan negara” dan tuduhan lain yang dapat membawa hukuman mati, menurut televisi pemerintah.
Kantor kejaksaan setia kepada panglima militer Abdel Fattah Al-Burhan, yang angkatan bersenjata regulernya berperang sejak April 2023 dengan pemimpin paramiliter Mohamed Hamdan Dagalo.
Lima belas orang lainnya, termasuk jurnalis dan politisi seperti Hamdok yang tinggal di luar negeri, menghadapi tuduhan serupa seperti “melanggar konstitusi.”
Hamdok, politisi sipil paling terkemuka di Sudan, adalah perdana menteri pertama negara itu dalam masa transisi yang rapuh menyusul pemberontakan rakyat setelah beberapa dekade di bawah pemerintahan Omar Al-Bashir.
Hamdok ditempatkan di bawah tahanan rumah setelah kudeta pada Oktober 2021 oleh mantan sekutunya Dagalo dan Burhan.
Setelah diangkat kembali sebentar, Hamdok mengundurkan diri pada Januari 2022 dan melarikan diri ke Abu Dhabi.
Sejak saat itu, ia muncul kembali sebagai bagian dari koalisi baru yang dikenal sebagai Taqadum.
Perang Sudan telah merenggut ribuan nyawa dan membuat lebih dari 8,5 juta orang mengungsi, menurut PBB.
Hamdok telah melakukan pembicaraan selama beberapa bulan dengan tokoh-tokoh Sudan dan regional dalam upaya untuk mengakhiri perang.
Upaya ini telah membuat Dagalo, yang memimpin Pasukan Dukungan Cepat (RSF) paramiliter, menerima Hamdok.
Dagalo, mantan pedagang unta dan domba, menjadi terkenal di bawah Bashir, yang melepaskan milisi Janjaweed setelah pemberontakan etnis minoritas dimulai di Darfur pada tahun 2003.
Kampanye milisi tersebut menyebabkan tuduhan kejahatan perang terhadap Bashir dan lainnya.
Ketika personel keamanan menyerang demonstran pro-demokrasi di Khartoum pada Juni 2019 setelah penggulingan Bashir, RSF, yang muncul dari milisi Janjaweed, yang menurut para saksi berada di garis depan pertumpahan darah, menewaskan sedikitnya 128 orang.
Namun, dukungan Dagalo terhadap mitra sipilnya, Hamdok, menawarkan peluang untuk mendapatkan legitimasi internasional, kata para analis kepada AFP.
Tom Perriello, mantan anggota kongres yang baru-baru ini diangkat menjadi utusan khusus AS untuk Sudan, mengatakan bahwa perundingan untuk mengakhiri perang Sudan dapat dimulai sekitar 18 April. [ARN]
