Direktur Anticorruption Lab Adnan Topan Husodo menjadi salah satu dari 50 tokoh masyarakat penandatangan surat dukungan kepada partai politik atau parpol untuk melakukan hak angket DPR terhadap indikasi kecurangan Pemilu 2024.
Surat itu ditujukan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.
Surat tersebut menyebutkan dukungan digulirkannya hak angket karena berbagai peristiwa dan fakta yang mengonfirmasi proses pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu 2024.
Pada sebagiannya, ada kecurigaaan yang makin meluas dan memvalidasi suatu indikasi yang sangat kuat, berupa terjadinya praktik-praktik kecurangan pemilu.
Adnan Topan Husodo menyebut surat tersebut sebagai upaya agar paprol atau ketum parpol menggunakan atau mendorong hak angket di DPR untuk melakukan penyelidikan atas indikasi kecurangan pemilu 2024.
“Situasi demokrasi dan politik di Indonesia itu kan sudah sangat mengerucut kepada kekuatan segelintir orang yang mengendalikan kebijakan tanpa kontrol,” kata Topan, pada Selasa, 12 Maret 2024.
Kondisi saat ini, mengingatkan Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) periode 2015-2022 itu pada masa orde baru.
“Posisi eksekutif yang sangat kuat dan bisa menentukan berbagai hal itu berbahaya, oleh karena itu memang fungsi kontrol DPR harus diperkuat kembali dan DPR bisa memanfaatkan atau menghidupkan fungsi-fungsi atau hak-hak mereka yang melekat sebagai pengawas kepada eksekutif,” kata dia.
Dalam konteks pemilu yang kecenderungannya juga terdapat indikasi kecurangan bukan saja dalam konteks hari pencoblosan, masalah-masalah terkait Sirekap itu jadi hal yang bisa masuk dalam objek atau isu yang akan didorong oleh hak angket.
“Tapi, yang lebih jauh penting adalah keterlibatan Presiden Jokowi untuk mempersiapkan semua ini dengan indikasi penyalahgunaan kekuasaan yang sangat terang benderang,” kata Topan.
Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu faktor yang bisa mengerem kekuatan dan kekuasaan Jokowi yang sepertinya saat ini tanpa ada keseimbangan atau tanpa kontrol.
“Sekarang semua parpol seakan tunduk pada dirinya, semua agenda yang sebenarnya melanggar berbagai tatanan aturan konstitusi berjalan, dilegitimasi, dan ini berbahaya,” ujarnya.
Topan menegaskan Jokowi adalah presiden yang concern terhadap pembangunan infrastruktur, tapi Jokowi sangat jelas merusak suprastruktur negara kita.
“Suprastruktur merupakan hal-hal yang lebih fundamental daripada infrastruktur, misalkan suprastruktur demokrasi, suprastruktur politik yang berintegritas, pemerantasan kroupsi yang selama ini barometer di KPK dan lain sebagainya,” katanya.
