Penlis : Rina Syafri
Presiden Prabowo Subianto akhirnya mengirimkan surat belasungkawa. Diri kukan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Beliau gugur akibat serangan 30 bom Israel militer pada 28 Februari 2026.
Surat itu disampaikan melalui Menteri Luar Negeri kepada Duta Besar Iran di Jakarta pada 5 Maret 2026.
Langkah tersebut baru dilakukan setelah muncul gelombang kritik dari berbagai kalangan masyarakat dan sejumlah tokoh nasional. Banyak pihak menilai keterlambatan ini mencerminkan kurangnya respons cepat dalam urusan diplomasi, padahal hubungan Indonesia–Iran selama ini terjalin erat melalui berbagai kerja sama di bidang ekonomi, energi, dan forum internasional.
Dino Patti Djalal, mantan diplomat senior, menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara besar dengan posisi strategis seharusnya memberikan tanggapan cepat terhadap peristiwa penting dunia. Terutama yang melibatkan mitra bilateral. Politisi PDIP Guntur Romli menyebut keterlambatan ini sebagai kelalaian diplomasi yang berpotensi merusak citra dan wibawa Indonesia di mata dunia.
Di kalangan masyarakat, berkembang pandangan bahwa sikap menunggu ini dipengaruhi oleh kedekatan Presiden Prabowo dengan Presiden AS Donald Trump serta arah kebijakan luar negeri yang berkiblat ke Barat. Persepsi tersebut membuat respons terhadap Iran—negara yang dimusuhi Amerika Serikat—terlihat ragu dan tidak spontan.
Sebagai kepala negara, Presiden Prabowo seharusnya menunjukkan kepekaan dan kearifan yang lebih tinggi dalam menangani peristiwa diplomatik berskala global. Ucapan belasungkawa bukan sekadar formalitas rutin, melainkan bentuk penghormatan terhadap hubungan bilateral yang telah dibangun. Juga sebagai pengakuan atas kehilangan yang dialami negara sahabat.
Keterlambatan pengiriman surat ini menciptakan kesan bahwa keputusan diplomasi Indonesia lebih bersifat reaktif terhadap tekanan publik ketimbang inisiatif mandiri yang didasarkan pada pertimbangan kebijakan luar negeri yang matang. Padahal diplomasi yang berkualitas seharusnya proaktif, cepat, dan konsisten agar tidak menimbulkan persepsi keraguan atau ketidaktegasan.
Indonesia selama ini dikenal dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang menekankan sikap tidak berpihak pada blok mana pun serta menjaga kemandirian dalam menentukan posisi. Namun ketika respons baru muncul setelah desakan publik, wajar muncul pertanyaan apakah prinsip tersebut benar-benar diterapkan secara konsisten atau justru terpengaruh dinamika kepentingan internasional tertentu.
Kritik yang muncul bukan semata-mata soal keterlambatan surat belasungkawa. Melainian mencerminkan harapan masyarakat terhadap citra kepemimpinan diplomatik Indonesia. Kita ini negara berdaulat yang responsif, bijaksana, dan mandiri dalam merespons peristiwa dunia atau cenderung bergerak hanya setelah ada tekanan opini domestik maupun faktor eksternal.
Ke depan, diharapkan Presiden Prabowo dapat memperkuat komitmen terhadap prinsip bebas aktif dengan menunjukkan inisiatif diplomasi yang lebih cepat, tegas, dan peka—tanpa harus menunggu kritik publik terlebih dahulu. Langkah tersebut akan semakin memperkokoh posisi Indonesia sebagai aktor yang dihormati di panggung internasional.
Diplomasi sejati bukanlah reaksi terhadap desakan, melainkan cermin dari kepekaan, kebijaksanaan, dan kemandirian seorang pemimpin negara.(*)
