Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Bantah Keras Kaitan dengan OTT Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

 

Repelita Semarang - Dunia politik Jawa Tengah menjadi ramai setelah nama Gubernur Ahmad Luthfi terseret dalam isu Operasi Tangkap Tangan KPK yang menjerat Bupati Pekalongan Fadia Arafiq namun gubernur langsung membantah keras tudingan tersebut dengan nada tegas dan ekspresi kaget.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi persnya menegaskan bahwa Ahmad Luthfi sama sekali tidak berada di lokasi saat tim KPK melakukan penangkapan terhadap Fadia Arafiq.

Ahmad Luthfi menyatakan bahwa ia baru mengetahui penangkapan tersebut melalui berita media pada pagi hari Selasa empat Maret dua ribu dua puluh enam.

Ia mengakui memang bertemu dengan Fadia Arafiq pada malam Senin tiga Maret dua ribu dua puluh enam namun pertemuan itu murni dalam rangka koordinasi kedinasan dan tidak ada kaitannya dengan perkara hukum yang sedang berlangsung.

Menurut penjelasan Luthfi pada malam itu ia menghadiri acara buka bersama bersama teman-teman Ansor kemudian Bupati Pekalongan Bupati Tegal serta Wakil Bupati Purbalingga datang untuk melaporkan perkembangan Program Makan Bergizi Gratis.

Pertemuan tersebut bertujuan membahas progres program MBG menjelang Rapat Koordinasi yang dipimpin Menko Pangan Zulkifli Hasan pada Selasa siang.

Setelah menyampaikan laporan dan meminta izin untuk tidak menghadiri rakor keesokan harinya Fadia Arafiq langsung pamit pulang sehingga tidak ada kejadian penangkapan di kediaman gubernur seperti yang sempat beredar.

KPK menegaskan bahwa selama operasi berlangsung komunikasi antara petugas lapangan dan posko pemantauan tetap terjaga dengan sangat ketat tanpa adanya informasi mengenai kehadiran gubernur.

Selama kami di posko tidak ada informasi itu kehadiran gubernur kami terus berkomunikasi dengan petugas di lapangan dan tidak ada kaitannya dengan Gubernur Jawa Tengah tegas Asep Guntur Rahayu.

Pernyataan KPK tersebut langsung menepis spekulasi yang menyebut Fadia Arafiq ditangkap saat berada bersama Ahmad Luthfi.

Ahmad Luthfi tampak geram dengan isu tersebut dan mengingatkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah bekerja sama erat dengan Korsupgah KPK untuk memberikan pendidikan antikorupsi kepada seluruh kepala daerah serta anggota DPRD.

Dengan nada lugas ia menyampaikan peringatan bahwa ikan busuk itu berawal dari kepalanya sehingga jika kepala daerah tidak menjaga integritas maka bawahan akan ikut terpengaruh negatif.

Ia menekankan bahwa pejabat publik wajib menjadi teladan dengan menjauhi gaya hidup mewah flexing serta hedonisme yang sering menjadi pintu masuk tindak korupsi.

Menurut Luthfi birokrasi yang bersih dan sehat hanya dapat terwujud jika pemimpinnya taat pada aturan hukum serta menjaga jarak dari penyimpangan anggaran maupun proyek daerah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga