Wartawan Bekasi Desak Mahkamah Partai PDIP Panggil Wali Kota Tri Adhianto soal Kepemilikan Dapur MBG

 

Repelita Jakarta - Kalangan wartawan di Kota Bekasi meminta Mahkamah Partai PDI Perjuangan memanggil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto terkait dugaan keterlibatan dalam kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di wilayah tersebut.

Salah satu wartawan yang enggan disebut namanya menyatakan perlunya pemeriksaan jelas untuk memastikan tidak ada konflik kepentingan atau kolusi baik secara pribadi maupun keluarga.

"Coba chek kepemilikan SPPG di wilayah kota Bekasi biar clear tidak ada KKN baik pribadi atau keluarga Walikota,Mahkamah Partai wajib panggil untuk crosschek," ucap wartawan tersebut pada Jumat 27 Februari 2026.

Permintaan itu muncul di tengah instruksi tegas DPP PDI Perjuangan yang melarang kader memanfaatkan program Makan Bergizi Gratis untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Surat edaran DPP tertanggal 24 Februari 2026 yang ditandatangani Sekjen Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP Komarudin Watubun menegaskan program MBG bersumber dari APBN termasuk realokasi anggaran pendidikan dari pajak rakyat.

Instruksi tersebut menekankan agar dana pendidikan digunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kualitas guru serta sarana prasarana pendidikan tanpa penyalahgunaan kewenangan.

Partai juga menerima laporan masyarakat soal dugaan ketidaktepatan sasaran kualitas makanan tidak sesuai standar hingga potensi penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan MBG.

Namun di Kota Bekasi Wali Kota Tri Adhianto justru hadir dalam peresmian dapur MBG milik Gerakan Dapur Indonesia di Kelurahan Jatisari Kecamatan Jatiasih pada 30 Juni 2025.

Peresmian tersebut dilakukan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dengan kapasitas produksi hingga empat ribu porsi makanan bergizi per hari.

Tri Adhianto menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat daerah serta masyarakat untuk memperkuat ketahanan pangan dan menangani stunting.

Perbedaan antara instruksi internal PDIP dan partisipasi kepala daerah dari partai yang sama dalam peresmian dapur MBG memicu diskusi publik soal konsistensi kebijakan.

Sebagian pihak menilai kolaborasi dengan swasta sebagai langkah positif memperluas akses gizi masyarakat namun ada pula yang mempertanyakan potensi tumpang tindih dengan program nasional berbiaya APBN.

Hingga kini DPP PDIP belum memberikan pernyataan resmi terkait kesesuaian langkah Wali Kota Bekasi dengan surat edaran yang telah diterbitkan.

Isu ini menegaskan pentingnya transparansi serta tata kelola akuntabel dalam pelaksanaan MBG agar tujuan utama peningkatan gizi dan pencegahan stunting tetap menjadi prioritas tanpa polemik politik.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga