Oleh Rina Syafri
Pernyataan Rabbi Yehuda Kaploun, Utusan Khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Memantau dan Memerangi Antisemitisme, telah menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam forum The Jerusalem Post Washington Conference pada Desember 2025, beliau secara terbuka mengidentifikasi Indonesia—negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia—sebagai prioritas utama untuk perubahan materi pendidikan, khususnya buku ajar sekolah. Kaploun menyatakan keinginannya untuk mengubah kurikulum guna mengurangi sentimen yang dianggapnya antisemit, termasuk dengan menentukan “siapa yang bertanggung jawab” atas konflik di Gaza melalui revisi buku pelajaran.
Pendidikan nasional merupakan domain kedaulatan yang mutlak bagi negara berdaulat seperti Indonesia. Kurikulum dirancang secara independen oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, dengan melibatkan pakar, tokoh masyarakat, serta organisasi keagamaan dan budaya. Tujuannya adalah membentuk generasi berlandaskan Pancasila, menghargai keberagaman, memahami sejarah perjuangan kemerdekaan, serta memperkuat identitas nasional yang selaras dengan nilai-nilai luhur bangsa. Proses ini bersifat domestik sepenuhnya dan mencerminkan aspirasi rakyat Indonesia, bukan agenda eksternal.
Usulan intervensi yang disampaikan Kaploun tidak memiliki legitimasi hukum maupun moral dalam hubungan antarnegara yang setara. Pendidikan bukan instrumen diplomasi yang dapat dinegosiasikan atau dipengaruhi melalui tekanan luar, apalagi dengan motif mengubah perspektif historis dan geopolitik sesuai kepentingan satu pihak. Jika dibiarkan, hal ini berpotensi menggerus kedaulatan pendidikan Indonesia dan membuka celah pengaruh asing yang lebih luas, di mana narasi tentang isu global—termasuk konflik Timur Tengah—disesuaikan dengan sudut pandang tertentu, bukan berdasarkan fakta dan nilai nasional.
Risiko dari intervensi asing dalam kurikulum sangat nyata. Generasi muda berpotensi kehilangan pemahaman mendalam tentang akar budaya, sejarah, dan identitas kebangsaan, karena materi pendidikan dapat dimodifikasi untuk mengakomodasi perspektif luar yang tidak sesuai dengan realitas sosial-budaya Indonesia. Pendidikan juga berisiko menjadi alat kepentingan politik internasional, di mana ideologi tertentu disisipkan secara halus melalui buku ajar, sehingga membentuk pola pikir yang condong pada agenda asing. Fenomena ini dapat dipandang sebagai bentuk kolonialisme modern yang mengandalkan pengaruh ideologis dan budaya melalui sistem pendidikan.
Indonesia, sebagai negara merdeka dan berdaulat sejak 1945, memiliki hak penuh untuk menolak segala bentuk campur tangan asing dalam urusan pendidikan. Prinsip kedaulatan ini setara dengan pengelolaan sumber daya alam, wilayah teritorial, maupun kebijakan luar negeri. Pemerintah Indonesia wajib menyatakan sikap tegas bahwa kurikulum pendidikan merupakan urusan internal yang tidak dapat diintervensi oleh pihak luar, termasuk melalui pernyataan resmi diplomatik atau penolakan terhadap segala bentuk tekanan tidak langsung.
Untuk memperkuat posisi tersebut, penguatan literasi kritis di kalangan pendidik dan siswa menjadi penting agar mampu membedakan pendidikan berbasis nilai nasional dengan upaya pengaruh eksternal. Pemerintah juga dapat meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kurikulum, sehingga tetap relevan dengan kebutuhan bangsa tanpa terpengaruh agenda luar. Dengan demikian, pendidikan Indonesia akan terus berfungsi sebagai benteng utama dalam menjaga identitas nasional, memupuk persatuan, dan mempersiapkan generasi muda yang mandiri serta berintegritas.
Kesimpulannya, kedaulatan pendidikan Indonesia harus dipertahankan dengan tegas. Bangsa ini hidup di tanah airnya sendiri, dengan sejarah, budaya, dan hak menentukan arah masa depannya yang tidak boleh dikompromikan oleh kepentingan asing. Penolakan terhadap intervensi semacam ini merupakan manifestasi kedaulatan penuh yang wajib diwujudkan demi kepentingan generasi mendatang.(*)
