Usulan Pilkada via DPRD Dikuasai Mayoritas Fraksi, PDIP Tetap Tolak Keras

Repelita Jakarta - Usulan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD telah memperoleh dukungan mayoritas di DPR.

Enam dari delapan fraksi parlemen menyatakan persetujuan terhadap gagasan tersebut sehingga secara hitungan matematis usulan ini berpotensi berhasil.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Deddy Yevri Sitorus selaku anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP pada Kamis tanggal 8 Januari 2026.

Fraksi-fraksi yang mendukung meliputi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN serta Demokrat yang baru-baru ini mengubah sikap dari semula menolak menjadi mendukung.

Sementara itu Fraksi PKS mengusulkan kompromi agar mekanisme pilkada tidak langsung hanya diterapkan pada tingkat kabupaten saja.

Fraksi PDIP menjadi satu-satunya kelompok di DPR yang secara tegas menolak usulan pilkada melalui DPRD.

Deddy Yevri Sitorus menegaskan bahwa PDIP tetap konsisten menentang mekanisme pemilihan tidak langsung tersebut.

Ia menyatakan bahwa PDIP hanya memiliki sekitar enam belas persen suara di DPR sehingga tidak dapat menghalangi mayoritas yang telah terbentuk.

Meskipun demikian Deddy memperkirakan masih akan muncul berbagai dinamika politik sebelum pembahasan resmi dilakukan.

Usulan tersebut akan dibahas dalam kerangka Rancangan Undang-Undang Pemilu yang termasuk dalam daftar Prolegnas Prioritas tahun 2026.

Rencananya pembahasan RUU tersebut baru akan dimulai setelah periode Idulfitri yaitu sekitar bulan April hingga Mei mendatang.

Deddy Yevri Sitorus menekankan pentingnya dukungan dari masyarakat sipil untuk menyuarakan penolakan terhadap gagasan pilkada melalui DPRD.

Ia berharap masyarakat dapat aktif menyampaikan sikap menentang kehendak mayoritas partai pendukung pemerintahan saat ini.

Usulan pilkada tidak langsung ini sejalan dengan keinginan Presiden Prabowo Subianto dan mendapat dukungan dari koalisi partai pengusung pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.

PDIP sebagai partai di luar koalisi pemerintah terus mengajak publik untuk menjaga prinsip demokrasi langsung dalam pemilihan kepala daerah.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga