Susno Duadji Sebut Isu Kudeta Prabowo 2026 Tak Masuk Akal, Ida Kusdianti Peringatkan Krisis Delegitimasi Kekuasaan

Repelita Jakarta - Narasi tentang kemungkinan kudeta terhadap Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026 mendadak menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat.

Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duadji, menilai isu tersebut tidak logis dan terkesan sengaja diciptakan untuk menciptakan keresahan.

Melalui akun X @susno2g pada 31 Desember 2025, ia menyampaikan pandangannya secara tegas.

Isue apa pula ini ; ada kudetadi tahun 2026, bukan kah tinggal bbrp jam lagi sdh tahun 2026, bukan kah kudeta itu adalah perebutan kekuasaan ?

Jamgan bikin heboh lah

Ia mempertanyakan alasan munculnya narasi tersebut mengingat tahun 2026 sudah sangat dekat.

Kudeta secara esensial merupakan upaya merebut kekuasaan dengan cara tidak konstitusional.

Oleh karena itu, Susno menghimbau agar masyarakat tidak memperbesar isu yang tidak memiliki fondasi kuat.

Narasi semacam ini hanya akan memicu kegaduhan yang tidak perlu.

Selain isu kudeta, belakangan beredar pula pandangan bahwa Indonesia berisiko kehilangan identitasnya jika tata kelola pemerintahan tidak segera diperbaiki.

Aktivis perempuan yang juga Sekretaris Jenderal Forum Tanah Air, Ida N Kusdianti, menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka mengenai trajektori politik negara yang semakin memprihatinkan.

Menurutnya, sejak pelantikan dan pembentukan Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo Subianto menghadapi tekanan berat dari berbagai pihak, baik eksternal maupun internal lingkaran kekuasaan.

Salah satu contoh yang disebutkannya adalah kontroversi proyek pagar laut serta penggusuran penduduk yang diduga melibatkan kekuatan oligarki di balik label Proyek Strategis Nasional.

Proses hukum kasus tersebut terhenti secara mendadak hanya dengan penetapan kepala desa sebagai tersangka, sementara aktor-aktor besar tidak tersentuh.

Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan nyata dalam mekanisme penegakan hukum.

Situasi semakin rumit dengan penanganan lambat terhadap krisis ekologis di wilayah Sumatra dan Aceh yang kurang menunjukkan empati dari aparatur negara.

Beberapa pejabat justru memanfaatkan lokasi bencana untuk kegiatan seremonial dan pencitraan pribadi ketimbang fokus pada pemulihan korban.

Ida juga kembali menyoroti kasus bandara di kawasan IMIP Morowali yang dicurigai menjadi jalur masuk tenaga kerja asing ilegal serta praktik pertambangan bermasalah, namun belum ada penyelesaian hukum yang tuntas.

Kasus-kasus signifikan seperti ini seolah lenyap begitu saja tanpa ada akuntabilitas yang jelas.

Kepercayaan masyarakat semakin terkikis dengan munculnya kembali polemik ijazah palsu yang proses hukumnya dianggap kurang mandiri.

Secara spesifik, Ida mengkritik posisi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai nekat melawan putusan Mahkamah Konstitusi lewat regulasi internal kepolisian.

Tindakan pembangkangan terhadap konstitusi ini menjadi indikasi kuat adanya krisis supremasi hukum.

Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo Subianto tampak kurang memiliki kekuatan untuk mengendalikan situasi.

Rakyat saat ini seperti dipaksa untuk diam menghadapi penumpukan masalah struktural yang semakin masif.

Ida bahkan menyatakan bahwa Presiden Prabowo terperangkap dalam rancangan politik yang digagas oleh kelompok yang disebutnya sebagai Geng Solo.

Ketidakpercayaan publik sengaja diolah menjadi kepercayaan politik semu, bukan untuk menjaga kestabilan, melainkan membuka peluang kelanjutan kekuasaan.

Pandangan ini dikaitkan dengan ucapan Connie Rahakundini Bakrie yang mengutip sumber dari kalangan kekuasaan bahwa Presiden Prabowo hanya memiliki waktu efektif dua tahun untuk memimpin.

Jika hal tersebut benar adanya, maka apa yang sedang terjadi bukan sekadar gejolak politik biasa, melainkan tahap awal pelemahan legitimasi kepemimpinan.

Ketika kepercayaan masyarakat dipermainkan secara sistematis, kekacauan bukan lagi sekadar ancaman, tapi menjadi akibat historis yang tak terhindarkan.

Para pemimpin bangsa, kalangan akademisi, intelektual, aktivis, serta seluruh elemen masyarakat tidak boleh hanya terpaku pada kritik lisan.

Langkah nyata diperlukan karena ini menyangkut kelangsungan rakyat sekaligus eksistensi negara.

Jika kondisi kecemasan nasional seperti sekarang terus berlanjut, harapan mencapai Indonesia Emas pada 2045 hanyalah angan-angan belaka.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga