SBY dan Megawati Siap Tempuh Jalur Hukum atas Tuduhan Terlibat Isu Ijazah Jokowi

Repelita Jakarta - Polemik dugaan ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, kembali memunculkan tuduhan terhadap dua mantan presiden sebelumnya.

Susilo Bambang Yudhoyono selaku Presiden ke-6 dan Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden ke-5 disebut-sebut terlibat dalam penggiatannya.

Keduanya melalui perwakilan menyatakan kesiapan menempuh jalur hukum atas tudingan yang dianggap merugikan nama baik.

Politikus Partai Demokrat, Andi Arief, menyampaikan bahwa Susilo Bambang Yudhoyono merasa sangat terganggu dengan narasi tersebut.

Ia menegaskan pertemuan langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono beberapa hari sebelumnya membuktikan ketidakbenaran tuduhan itu.

Tudingan menyebut Susilo Bambang Yudhoyono berada di balik isu tersebut atau bahkan berkolaborasi dengan Megawati Soekarnoputri sama sekali tidak berdasar.

Hubungan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo selama ini tetap harmonis.

Jika penyebaran fitnah terus berlanjut, Susilo Bambang Yudhoyono mempertimbangkan langkah hukum awal berupa somasi kepada pelaku.

Kemungkinan proses hukum lanjutan terbuka lebar demi menegakkan keadilan.

Saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono lebih memfokuskan diri pada kegiatan pribadi seperti melukis dan mengelola klub voli Lavani.

Kepemimpinan politik di Partai Demokrat telah diserahkan sepenuhnya kepada Agus Harimurti Yudhoyono.

Di sisi lain, kubu PDI Perjuangan juga bereaksi serupa terhadap tuduhan serupa terhadap Megawati Soekarnoputri.

Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, menyatakan bahwa partai dan Megawati merasa dirugikan oleh narasi tersebut.

Mereka mendukung penuh langkah hukum yang diambil Susilo Bambang Yudhoyono.

Diskusi internal sedang berlangsung mengenai kemungkinan tindakan serupa karena menghadapi situasi yang mirip.

Inisiatif ini muncul dari kesadaran kader untuk membela kehormatan ketua umum, bukan atas perintah langsung Megawati Soekarnoputri.

Sejak pemecatan dari keanggotaan partai, Joko Widodo tidak lagi menjadi urusan PDI Perjuangan.

Sementara itu, Joko Widodo sendiri dalam wawancara eksklusif dengan Kompas TV pada 9 Desember 2025 menyatakan keyakinannya atas adanya agenda politik besar di balik polemik yang telah berlangsung bertahun-tahun.

Ia menilai isu ini merupakan operasi politik untuk menurunkan reputasinya.

Pembuktian sebaiknya dilakukan melalui proses hukum yang adil di pengadilan.

Pihak yang menuduh harus membuktikan sendiri tuduhannya sesuai prinsip hukum acara.

Joko Widodo menegaskan ijazah aslinya berada di tangannya dan siap ditunjukkan di forum pengadilan.

Ia menyerukan agar energi bangsa difokuskan pada isu strategis nasional, bukan polemik ringan semacam ini.

Polemik ini semakin meluas dengan penyebaran masif di media sosial, termasuk tudingan terhadap tokoh lain.

Partai Demokrat telah mengambil langkah somasi terhadap beberapa akun yang menyebarkan narasi fitnah.

Situasi ini mencerminkan dinamika politik yang masih panas pasca-pemilu sebelumnya.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga