Repelita Jakarta - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan penjelasan mengenai keputusan pemerintah yang tidak menetapkan status bencana nasional untuk peristiwa banjir bandang serta longsor di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Keputusan tersebut didasarkan pada keyakinan bahwa negara masih memiliki kemampuan cukup untuk mengatasi dampak bencana yang hanya melanda tiga provinsi tersebut.
Dari total 38 provinsi yang ada di Indonesia, hanya tiga wilayah yang mengalami pengaruh signifikan dari musibah alam ini, sementara 35 provinsi lainnya tetap aman dan berfungsi normal.
Oleh karena itu, pemerintah menilai penetapan status bencana nasional belum diperlukan mengingat sumber daya nasional masih mampu menangani situasi secara efektif.
Meskipun demikian, Prabowo menekankan bahwa pemerintah sama sekali tidak menganggap remeh dampak bencana yang terjadi.
Keseriusan penanganan terlihat dari keterlibatan langsung sejumlah besar anggota Kabinet Merah Putih yang dikerahkan ke lokasi-lokasi terdampak untuk mengawasi dan membantu proses pemulihan di lapangan.
Pemerintah juga terus mengerahkan segala upaya maksimal dalam tahap pascabencana, termasuk penyediaan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak.
Selain itu, alokasi anggaran yang cukup besar telah disiapkan khusus untuk mengatasi seluruh konsekuensi dari peristiwa ini.
"Kami memandang ini sebagai isu yang sangat penting dan saya akan mengerahkan segala kemampuan untuk memberikan bantuan. Kami sudah menyediakan dana yang memadai untuk menangani masalah ini," tegasnya.
Editor: 91224 R-ID Elok.
