P2G Rindu Era Nadiem: Guru Kini seperti Samurai Tak Bertuan

Repelita Jakarta - Kepergian Nadiem Makarim dari jabatan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meninggalkan rasa kehilangan mendalam di kalangan pendidik Indonesia.

Pandangan itu disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Advokasi Guru Perhimpunan Pendidikan dan Guru, Iman Zanatul Haeri.

Kontribusi Nadiem selama memimpin dianggap sangat signifikan bagi kemajuan sektor pendidikan nasional.

Melalui unggahan di akun X pribadinya, Iman Zanatul Haeri menyebut masa kepemimpinan Nadiem memberikan pengalaman istimewa bagi para guru melalui berbagai inisiatif dan dukungan.

Program unggulan yang menjadi ciri khas era tersebut adalah Merdeka Belajar.

Pada era Nadiem, guru-guru dimobilisasi, mendapatkan pelatihan, pengarahan, dikumpulkan dari balai2 tiap provinsi, tulisnya pada Jumat (9/1/2026).

Dilatih untuk mensosialisasikan program-program merdeka belajar, lanjutnya.

Setelah Nadiem tersandung kasus hukum dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan melanjutkan persidangan, situasi di lapangan berubah drastis.

Iman Zanatul Haeri menggambarkan kondisi guru saat ini seperti prajurit samurai yang kehilangan pemimpinnya.

Mereka kini samurai tidak bertuan. Lupa tugas profesinya, katanya.

Kerusakan profetik ini daya rusaknya sangat parah, tambahnya.

Sebelumnya, sidang terhadap mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu menunjukkan beberapa kejanggalan.

Nadiem didakwa menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,18 triliun dalam pengadaan perangkat Chromebook serta Chrome Device Management di lingkungan kementerian pada periode 2019 hingga 2022.

Pengamanan ketat oleh personel TNI bahkan membatasi akses berbagai pihak selama proses sidang.

Yang lebih membingungkan, Nadiem tidak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pernyataan langsung kepada publik.

Selain itu, pengakuan Nadiem bahwa dirinya tidak memperoleh keuntungan pribadi sepeser pun menjadi sorotan.

Kebijakan yang justru diklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp1,2 triliun malah berujung pada proses kriminalisasi.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga