Organisasi Sahabat Polisi Indonesia Dukung Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden

 

Repelita Jakarta - Sebuah organisasi masyarakat menyampaikan dukungan terhadap keputusan politik terkait struktur komando institusi penegak hukum.

Sahabat Polisi Indonesia mendukung penuh keputusan yang diambil oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Keputusan tersebut menyimpulkan bahwa posisi kedudukan Kepolisian Republik Indonesia berada langsung di bawah Presiden.

Kesimpulan itu diambil dalam Rapat Dengar Pendapat Umum yang berlangsung di gedung parlemen pada hari Kamis tanggal 8 Januari kemarin.

Menurut Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh, keputusan DPR tersebut merupakan posisi yang terbaik bagi Polri saat ini.

“Di tengah kuatnya tuntutan dan upaya untuk mereformasi Polri, hemat kami (Sahabat Polisi Indonesia) posisi Polri di bawah Presiden adalah posisi yang terbaik. Karena saat ini hanya lewat posisi tersebut upaya Polri dalam menjalankan fungsi keamanan, ketertiban dan pelayanan publik dapat lebih efektif dan efisien,” kata Fonda.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam keterangan resmi yang diberikan kepada awak media pada hari Senin tanggal 12 Januari pagi.

Fonda menjelaskan bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden dan bukan di bawah kementerian akan menghilangkan tumpang tindih kewenangan.

Struktur tersebut juga akan memperpendek mata rantai birokrasi yang selama ini sering menjadi kendala dalam pelaksanaan tugas.

Dalam pandangannya, Presiden sebagai Kepala Negara akan berinteraksi dan berkomunikasi langsung dengan Polri.

Interaksi langsung tersebut akan mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi menjaga keamanan secara efektif di seluruh wilayah Indonesia.

“Dengan kedudukan Polri di bawah langsung Presiden, pasti akan Zero tumpang tindih dan memperpendek mata rantai birokrasi. Polri pun dapat bertanggungjawab langsung kepada Presiden soal situasi keamanan,” sambung dia.

Fonda juga menyebut bahwa kedudukan Polri di bawah Presiden akan meminimalisir upaya intervensi politik dari pihak manapun.

Menurut penjelasannya, tidak akan ada pihak yang berani melakukan campur tangan politik terhadap Polri karena berada dalam pengawasan langsung Presiden.

“Tidak akan ada pihak yang berani mengintervensi Polri secara politik jika berada langsung di bawah Presiden RI. Situasi ini tentu lebih baik bagi Polri,” ungkapnya.

Meskipun demikian, mantan aktivis mahasiswa ini tetap mengingatkan bahwa mekanisme pengawasan terhadap Polri harus lebih diperkuat.

Menurut analisisnya, pengawasan merupakan salah satu kunci penting untuk menjaga profesionalisme anggota kepolisian.

Pengawasan yang efektif juga diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.

“Selain soal kedudukan Polri, salah satu catatan penting adalah penguatan pengawasan Polri baik secara internal maupun eksternal. Hemat kami, pengawasan merupakan kunci untuk menjaga anggota Polri bersikap dan bertindak secara profesional,” tutur dia.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga