Idrus Marham: Pilkada Tidak Langsung Bukan Mundur, Melainkan Tegakkan Demokrasi Pancasila

 

Repelita Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Golkar bidang politik Idrus Marham menekankan bahwa diskusi mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah harus ditempatkan dalam konteks ideologi dan falsafah bangsa sebagaimana sering disuarakan Presiden terpilih Prabowo Subianto serta Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia.

Prabowo Subianto sejak awal telah mengajak seluruh elemen bangsa untuk merawat Indonesia sebagai rumah bersama melalui semangat tanggung jawab, kekeluargaan, dan gotong royong.

Sejak awal, Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menggugah kesadaran kita dalam hidup berbangsa dan telah menegaskan bahwa bangsa ini adalah rumah kita bersama—rumah besar yang harus dirawat, dibangun dan dikelola bersama dengan penuh rasa tanggung jawab, kekitaan, kekeluargaan dan kegotong royongan. Demokrasi dalam konteks ini bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan instrumen ideologis untuk menjaga persatuan dan keberlanjutan bangsa ujar Idrus.

Semangat serupa juga ditegaskan Bahlil Lahadalia yang menyerukan konsolidasi ideologi serta penguatan wawasan kebangsaan sebagai dasar setiap kebijakan.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, menegaskan bahwa ke depan bangsa ini harus berbicara tentang konsolidasi ideologis dan wawasan kebangsaan. Artinya, setiap kebijakan politik—termasuk sistem pemilihan kepala daerah—harus diuji terlebih dahulu kesesuaiannya dengan ideologi dan falsafah bangsa kita, bukan sekadar dilihat dari aspek teknis atau pragmatis tegas Idrus.

Pernyataan mengenai biaya tinggi Pilkada bukanlah tujuan utama melainkan hanya sebagai pemicu diskusi lebih mendalam tentang arah demokrasi Indonesia.

Pernyataan soal biaya Pilkada yang tinggi itu jangan dipahami secara sempit. Itu hanyalah pintu masuk untuk mengajak kita semua bertanya lebih jauh: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan karakter, ideologi, falsafah dan kepribadian bangsa Indonesia? kata Idrus.

Perdebatan publik selama ini dinilainya kurang tepat karena terlalu fokus pada pilihan langsung atau tidak langsung tanpa fondasi ideologis yang kuat.

UUD 1945 dengan sadar tidak mengunci satu model teknis. Pasal 18 ayat (4) hanya menyebut ‘dipilih secara demokratis’. Ini menunjukkan bahwa konstitusi memberi ruang bagi bangsa ini untuk menentukan mekanisme yang paling sesuai dengan karakter dan ideologinya sendiri jelas Idrus.

Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah dan perwakilan sebagai ciri khas yang tidak boleh disamakan dengan model liberal barat.

Musyawarah dan perwakilan bukanlah bentuk kemunduran demokrasi, melainkan justru ciri khas demokrasi Indonesia.

Pemilihan tidak langsung melalui DPRD merupakan opsi yang sah secara konstitusional selama dilaksanakan dengan transparansi dan akuntabilitas tinggi.

Mengembalikan pemilihan tidak langsung bukan soal pragmatisme kekuasaan. Ini adalah soal ideologi negara dan falsafah Bangsa —bagaimana kedaulatan rakyat dijalankan melalui permusyawaratan dan perwakilan, sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa tegasnya.

Masalah utama demokrasi Indonesia terletak pada kualitas elit dan institusi politik, bukan hanya pada mekanisme pemilihan.

Kalau problemnya ada pada perilaku elit yang transaksional, maka solusinya adalah konsolidasi ideologi, pembenahan etika, penegakan hukum dan penguatan institusi politik—bukan mempersempit demokrasi atau menghindari perdebatan ideologis ujarnya.

Pemilihan tidak langsung berpotensi menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berkualitas, stabil, serta mengurangi polarisasi dan praktik politik uang.

Idrus mengajak semua pihak untuk meninggalkan pendekatan pragmatis sempit dan kembali pada esensi Pancasila dalam merumuskan sistem politik.

Pertanyaannya bukan lagi langsung atau tidak langsung. Pertanyaan dasarnya adalah: sistem pemilihan kepala daerah seperti apa yang paling sesuai dengan jati diri bangsa, Ideologi dan demokrasi Pancasila? pungkas Idrus Marham.

Pemilihan tidak langsung, tegasnya, bukan langkah mundur, melainkan ikhtiar ideologis untuk menegakkan demokrasi Pancasila yang bermusyawarah, berperwakilan, dan berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang tandasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga