Gibran Eng Ing Eng Endgame: Cacat Pendidikan hingga Seruan Pemakzulan 2026

Repelita Surakarta - Pemerhati politik nasional M Rizal Fadillah menyampaikan pandangan tajam mengenai karier politik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui tulisan berjudul "Gibran Eng Ing Eng" yang ditulis pada 6 Januari 2026.

Menurutnya, buku terbaru berjudul "Gibran Endgame" karangan Dr Rismon Sianipar menjadi pembahasan utama yang mengakhiri perjalanan politik Gibran.

Istilah endgame diartikan sebagai berakhirnya segala manuver politik yang membawa Gibran menduduki jabatan tinggi.

Penyebab utama adalah latar belakang pendidikan yang dinilai tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi pejabat publik, bahkan sejak mencalonkan diri sebagai wali kota hingga wakil presiden.

Rizal Fadillah menyoroti peran mantan Presiden Joko Widodo yang diduga menyalahgunakan kekuasaan untuk melancarkan langkah anaknya.

Upaya tersebut menyebabkan Indonesia mendapat cap sebagai negara yang melanggar hak asasi manusia dari lembaga internasional berbasis di New York, Amerika Serikat.

Proses dimulai dengan penerbitan surat keterangan kesetaraan pendidikan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertanggal 6 Agustus 2019.

Surat itu digunakan sebagai syarat pendaftaran calon wali kota Surakarta dan kemudian untuk pencalonan wakil presiden pada Pemilu 2024.

Dokumen tersebut menyatakan bahwa pendidikan grade 12 dari UTS Insearch Sydney setara dengan tamat Sekolah Menengah Kejuruan peminatan Akuntansi dan Keuangan di Indonesia.

Namun, ketentuan undang-undang tidak mengenal istilah "pengetahuan setara" semacam itu.

Pendidikan di UTS Insearch grade 12 tidak termasuk lembaga sederajat sebagaimana diatur dalam undang-undang terkait pemilu dan pilkada.

Rizal Fadillah menilai Gibran layak dimakzulkan karena cacat akademik yang menjadi faktor penentu.

Selain itu, terdapat cacat konstitusi, administrasi, demokrasi, hak asasi manusia, serta moral dan religi.

Bangsa ini dinilai tragis karena memiliki wakil presiden dengan berbagai kekurangan tersebut.

Publik diharapkan menjadikan tahun 2026 sebagai momentum tepat untuk memakzulkan Gibran sekaligus menangkap serta mengadili Joko Widodo.

Keduanya dianggap telah merusak sistem hukum, politik, dan moral negara.

Kenaikan karier Gibran yang cepat dan dramatis diprediksi akan diikuti penurunan yang sama dramatisnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga