
Repelita Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Zulkifli Hasan memberikan respons terhadap berbagai narasi dan tudingan yang telah lama mengiringi perjalanan karir politiknya.
Dalam sebuah podcast yang tayang pada tanggal satu Desember dua ribu dua puluh lima, ia menyampaikan refleksi mendalam mengenai isu lingkungan dan kebijakan kehutanan.
Zulkifli Hasan menyambut berbagai tudingan yang dialamatkan kepadanya dengan sikap yang tenang dan bahkan menganggapnya sebagai bentuk pengakuan atas pengaruhnya.
Dia bertanya retoris apakah dirinya memang memiliki kuasa yang sedemikian besar hingga dianggap sebagai penyebab kerusakan lingkungan di Indonesia.
Kenangan akan pertemuannya dengan aktor Hollywood Harrison Ford pada tahun dua ribu sembilan kembali diungkit dalam pembicaraan tersebut.
Pertemuan yang awalnya dikira sebagai sesi wawancara biasa ternyata merupakan proses pengambilan gambar untuk sebuah film dokumenter.
Zulkifli Hasan menyadari bahwa dalam narasi film tersebut, dirinya ditempatkan sebagai tokoh antagonis atau penjahat yang bertanggung jawab atas kerusakan hutan.
Menurut penuturannya, pernyataan-pernyataan yang ia sampaikan mengenai Taman Nasional Tesso Nilo saat itu tidak ditayangkan secara utuh.
Material video tersebut telah melalui proses penyuntingan dan pemotongan yang mengubah konteks dan maksud dari pernyataannya.
Ia sebenarnya mengajak untuk berdebat secara terbuka mengenai isu-isu kehutanan, namun kesempatan itu tidak pernah terwujud.
Zulkifli Hasan dengan jujur mengakui bahwa pada masa ia menjabat sebagai Menteri Kehutanan, penegakan hukum di bidang lingkungan masih sangat lemah.
Era tersebut disebutnya sebagai zaman surplus demokrasi dimana negara kesulitan mengontrol berbagai aktivitas ilegal di kawasan hutan.
Diceritakannya bagaimana sekitar lima puluh ribu orang melakukan perambahan di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa dapat dihentikan.
Aktivitas penambangan timah secara ilegal di wilayah Bangka Belitung juga marak terjadi pada periode kepemimpinannya.
Aparat penegak hukum seringkali tidak berdaya ketika berhadapan dengan massa yang melakukan pelanggaran di lapangan.
Bahkan untuk memasuki kawasan yang dikuasai oleh para penambang dan perambah ilegal saja merupakan hal yang sangat sulit.
Namun narasi mengenai ketidakmampuan masa lalu itu ia akhiri dengan memuji kondisi yang terjadi pada era pemerintahan saat ini.
Zulkifli Hasan menyatakan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berhasil melakukan penertiban terhadap tambang dan kebun ilegal.
Disebutkannya bahwa sekitar empat juta hektare lahan sawit yang diolah secara ilegal telah berhasil disita oleh pemerintah.
Ia membuat garis pemisah yang tegas antara kondisi penegakan hukum di masa lalu dengan pencapaian yang diraih saat ini.
Zulkifli Hasan juga membantah keras tudingan bahwa dirinya mudah memberikan izin untuk perkebunan kelapa sawit.
Dijelaskannya bahwa di Pulau Sumatera, kawasan hutan yang secara hukum dapat dialihfungsikan sudah tidak tersisa lagi.
Permasalahan utama justru terletak pada aktivitas ilegal yang melakukan pembukaan lahan di hutan lindung dan taman nasional.
Aktivitas tersebut dilakukan tanpa memiliki dasar izin atau dokumen administratif yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
Lahan-lahan hasil perambahan ilegal itulah yang sekarang sedang dalam proses penyitaan oleh pemerintah.
Di sisi lain, Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah capaian konkret di bidang ketahanan pangan yang berhasil diraih.
Impor beras yang sebelumnya mencapai empat koma lima juta ton pada tahun dua ribu dua puluh empat berhasil diturunkan menjadi nol di tahun dua ribu dua puluh lima.
Impor jagung juga mengalami nasib serupa dengan berhasil ditekan hingga mencapai angka nol pada tahun yang sama.
Produksi beras dalam negeri justru mengalami peningkatan lebih dari tiga belas persen dibandingkan periode sebelumnya.
Capaian tersebut dikaitkannya dengan pesan moral yang diwariskan oleh ayahnya untuk selalu membela kaum kecil.
Petani, nelayan, dan peternak skala kecil harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
Program Beras Gratis dan pengembangan sumber protein nasional disebutkannya sebagai perwujudan nyata dari komitmen tersebut.
Menjelang akhir pembicaraan, Zulkifli Hasan menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada korban bencana banjir dan tanah longsor.
Musibah tersebut melanda tiga provinsi di Sumatera yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan korban yang tidak sedikit.
Pemerintah telah melakukan penggandaan pasokan bahan pangan ke wilayah-wilayah yang terdampak bencana tersebut.
Bantuan juga akan diberikan untuk membangun kembali rumah-rumah penduduk yang hanyut diterjang banjir bandang.
Zulkifli Hasan meminta masyarakat untuk percaya bahwa pemerintah akan selalu hadir bersama rakyat dalam menghadapi musibah.
Di balik berbagai narasi dan potongan video lama yang terus mengikutinya, terdapat pesan sederhana yang ingin disampaikan.
Zulkifli Hasan ingin menjelaskan bahwa dirinya bukanlah sosok malaikat tanpa cela, namun juga bukan penjahat sebagaimana digambarkan.
Waktu yang akan menjadi hakim terbaik untuk menilai segala kebijakan dan kontribusi yang telah diberikan selama ini.
Setiap periode pemerintahan memiliki tantangan dan konteksnya sendiri yang tidak dapat disamakan secara sederhana.
Pembelajaran dari pengalaman masa lalu harus menjadi fondasi untuk perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.
Transparansi dan dialog publik menjadi kunci untuk membangun pemahaman bersama mengenai kompleksitas pengelolaan sumber daya alam.
Dengan demikian, kebijakan pembangunan dapat berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup.
Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologis harus terus diupayakan untuk kepentingan generasi mendatang.
Semua pihak diharapkan dapat berkontribusi secara konstruktif dalam mewujudkan pembangunan yang adil dan berkelanjutan.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

