Rektor Paramadina Usulkan Pilkada Jalan Tengah, Tekan Biaya Politik dan Politik Uang dengan Pengawasan CCTV serta KPK di DPRD

 

Repelita Jakarta - Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, mengusulkan konsep baru dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang diberi nama Pilkada Jalan Tengah.

Gagasan ini berupa pendekatan campuran yang dirancang untuk memperbaiki mutu proses demokrasi sembari memangkas pengeluaran politik yang semakin membengkak di tanah air.

"Tahap pertama adalah Tahap elektoral (rakyat) di dalam pileg, yang memilih 3 calon anggota DPRD dengan suara tertinggi di suatu daerah otomatis menjadi kandidat kepala daerah (gubernur / bupati / wali kota)," ujar Prof. Didik dalam keterangannya, Selasa (30/12/2025).

Pada tahap awal, masyarakat secara langsung memilih tiga calon anggota DPRD dengan perolehan suara terbanyak yang kemudian secara otomatis menjadi bakal calon kepala daerah di wilayah tersebut.

Setelah DPRD resmi terbentuk melalui proses pemilihan legislatif, mekanisme berpindah ke tahap institusional di mana anggota DPRD memilih satu dari tiga kandidat tersebut untuk menjadi kepala daerah definitif.

Prof. Didik menjamin bahwa pendekatan ini tidak akan mencabut hak politik warga karena unsur kedaulatan rakyat tetap terjaga melalui pemilihan suara terbanyak pada tahap legislatif.

Kandidat yang maju dipastikan memiliki basis dukungan elektoral yang solid dari masyarakat sehingga legitimasi mereka tidak semata-mata bergantung pada negosiasi elit.

Ia menjelaskan bahwa sistem campuran ini berbeda dari model tertutup era Orde Baru melainkan menerapkan demokrasi berjenjang untuk menghindari pencemaran politik uang yang marak pada pemilihan langsung.

Keunggulan utama yang ditekankan adalah penghematan biaya politik yang selama ini melonjak tinggi dan sulit dikendalikan.

Prof. Didik mengkritik keras sistem pilkada langsung saat ini yang memicu kampanye berbiaya besar, persaingan tidak sehat, serta praktik transaksional yang merusak tata kelola pemerintahan.

"Proses pilkada yang terjadi adalah praktek ilegal, pelacuran politik dimana yang memiliki uang dapat membeli suara dan setelah terpilih harus mengembalikan dana kampanye tersebut dengan cara korupsi. Praktek demokrasi langsung seperti ini kemudian muncul ketergantungan kandidat pada cukong," tegas Prof. Didik J. Rachbini.

Untuk mencegah penyalahgunaan pada tahap pemilihan oleh DPRD, ia mengusulkan pengawasan ketat mirip proses pemilihan Paus dengan pemasangan kamera pengawas, pengumpulan anggota di lokasi terisolasi, serta pengawasan langsung dari KPK dan kejaksaan.

Pemungutan suara di DPRD juga harus dilakukan secara terbuka dan disiarkan kepada publik guna menjamin transparansi.

Ia merekomendasikan aturan tegas dalam undang-undang berupa larangan transaksi politik, pemeriksaan latar belakang kandidat, uji publik, sanksi pidana berat bagi pelaku suap, serta kehadiran saksi dari aparat hukum dan masyarakat sipil.

Dibandingkan pilkada langsung yang rawan biaya tinggi dan politik uang masif, pendekatan campuran ini diharapkan mampu menurunkan pengeluaran politik serta menggeser risiko oligarki ke ranah parlemen yang lebih mudah diawasi.

Partisipasi publik memang bergeser ke tingkat sedang, namun peran DPRD menjadi lebih kuat sehingga seleksi kepala daerah tidak hanya berdasarkan popularitas melainkan kombinasi dukungan rakyat dan penilaian institusi.

Dengan konsep Pilkada Jalan Tengah ini, Prof. Didik berharap Indonesia dapat memutus rantai biaya politik mahal serta menghasilkan pemimpin daerah yang lebih berintegritas dan bersih dari praktik koruptif.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga