Mengapa Publik Masih Ingin Percaya Prabowo Akan Singkirkan Orang-orang Jokowi?

 

Repelita Jakarta - Wartawan senior Edy Mulyadi mengungkapkan bahwa hingga akhir 2025, masih ada ilusi politik yang sengaja dipelihara di kalangan masyarakat mengenai niat Presiden Prabowo Subianto untuk menyingkirkan orang-orang dekat Joko Widodo dari pusat kekuasaan.

Menurut Edy Mulyadi, keyakinan tersebut terus menyebar melalui media sosial, percakapan sehari-hari, hingga pembahasan yang mengklaim bersifat akademis.

Namun, ia menekankan bahwa bila mencermati perkembangan nyata, harapan itu lebih merupakan doa daripada analisis mendalam terhadap realitas kekuasaan.

Edy Mulyadi menyoroti mengapa publik begitu ingin percaya pada narasi pembersihan tersebut.

Politik pada dasarnya tidak beroperasi berdasarkan harapan, melainkan struktur kepentingan yang sudah terbentuk kokoh.

Keinginan publik itu sangat bisa dipahami.

Sepuluh tahun era Jokowi meninggalkan jejak berat berupa pelemahan KPK, kerusakan penegakan hukum, serta oligarki yang semakin terbuka.

Ditambah permainan konstitusi demi mengangkat satu nama politik tertentu.

Masyarakat sudah lelah dengan semua itu.

Maka, saat Prabowo menduduki kursi presiden, harapan langsung dititipkan bahwa kali ini segalanya akan berbeda.

Edy Mulyadi menjelaskan bahwa narasi pembersihan sering hanya bersandar pada simbol-simbol kecil seperti gestur kunjungan, pernyataan standar, atau tidak adanya konflik terbuka.

Padahal, absennya konflik justru sering mencerminkan proses konsolidasi, bukan pembersihan.

Ia mencontohkan Luhut Binsar Pandjaitan yang tetap menjadi simpul kekuasaan utama.

Luhut menghubungkan modal global, proyek strategis nasional, serta jaringan militer senior.

Ia juga menjadi penentu kepercayaan investor asing.

Menyingkirkan Luhut berarti mengguncang fondasi ekonomi-politik yang dibangun satu dekade.

Edy Mulyadi menyatakan bahwa Prabowo tidak memiliki alasan kuat untuk melakukan langkah berisiko itu di awal pemerintahannya.

Demikian halnya dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yang masih dipertahankan.

Ia merupakan hasil kompromi era Jokowi untuk menjaga stabilitas dan kelestarian pengaruh lama.

Jika benar ada niat memutus mata rantai, tanda nyata seharusnya sudah muncul melalui pergantian pimpinan Polri, rotasi posisi kunci, serta pembukaan kembali kasus-kasus besar yang selama ini dilindungi.

Namun, hingga kini semua itu belum terjadi.

Edy Mulyadi kemudian menguraikan tiga alasan utama mengapa publik tetap ingin percaya.

Pertama, karena keputusasaan yang mendalam setelah jalur oposisi dilemahkan dan institusi pengawas dinetralkan.

Kedua, karena mitos Prabowo sebagai jenderal tegas yang terus direproduksi, padahal rekam jejaknya menunjukkan kecenderungan kompromistis dan akomodatif terhadap elite lama.

Ketiga, karena pemahaman keliru bahwa pergantian presiden berarti perubahan rezim secara total.

Padahal, yang sering terjadi hanya pergantian wajah, sementara pengaruh Jokowi melalui berbagai saluran tetap mengakar kuat.

Fakta paling gamblang adalah tidak adanya keputusan struktural yang memutus hubungan sejak hari pertama.

Yang terlihat justru pemeliharaan dan penyesuaian dengan kemasan baru.

Edy Mulyadi menyimpulkan bahwa pertanyaan yang lebih tepat bukan lagi kapan pembersihan akan dilakukan.

Melainkan, sampai kapan publik bersedia terus memelihara ilusi perubahan tersebut.

Politik tidak pernah membohongi mereka yang selalu waspada.

Ia hanya mengecewakan mereka yang terlalu ingin percaya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga