KSAD Maruli: Jembatan Darurat Aceh Dibangun Berutang, Jaminannya Tentara

Repelita Jakarta - Pernyataan mencengangkan terlontar dari Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dalam rapat koordinasi satgas pemulihan pascabencana yang digelar di Banda Aceh pada 30 Desember 2025.

Ia blakblakan mengakui bahwa pembangunan berbagai jembatan darurat di wilayah Aceh pasca banjir dan longsor dilakukan dengan skema berutang karena dana resmi belum cair.

Suasana rapat langsung riuh ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertanya tentang jaminan atas utang tersebut, dan Maruli menjawab spontan bahwa jaminannya adalah tentara itu sendiri.

Respons itu memicu gelak tawa peserta rapat, meski di baliknya tersirat keterbatasan birokrasi pendanaan darurat.

Purbaya mengaku terkejut karena baru mengetahui fakta bahwa TNI AD harus menalangi biaya besar untuk proyek infrastruktur vital tersebut.

Selama ini, pemerintah mengasumsikan semua pendanaan pemulihan bencana mengalir lancar melalui satu pintu Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Namun realitas di lapangan menunjukkan sebaliknya, di mana TNI berinisiatif bergerak cepat tanpa menunggu proses administrasi yang panjang.

Maruli menjelaskan bahwa pihaknya masih kesulitan memahami mekanisme keuangan negara dalam situasi darurat semacam ini.

"Kita swadaya semua ini, Pak. Ya, sementara mungkin sampai pertengahan bulan depan kita masih kuat, Pak. Setelah itu ya sudah korek-korek, Pak," ujar Maruli dalam kesempatan tersebut.

Pernyataan itu memicu pembahasan mendalam mengenai perlunya harmonisasi antara kecepatan aksi lapangan dan kelancaran alokasi anggaran negara.

TNI AD memilih langsung membangun puluhan jembatan bailey, armco, serta gantung untuk membuka akses yang terputus sejak bencana melanda.

Pekerjaan dilakukan tanpa henti selama 24 jam dengan sistem shift bergantian agar logistik bisa segera mengalir ke daerah terisolasi.

Hasilnya, dalam waktu singkat kendaraan bantuan sudah dapat melintas, meski biaya material dan konstruksi ditanggung sementara oleh internal TNI.

Beberapa proyek bahkan menggunakan bahan yang diperoleh melalui pinjaman dari supplier terkait.

Purbaya menyadari adanya ketidaksinkronan komunikasi antarlembaga dalam penanganan dana darurat.

Ia menekankan pentingnya koordinasi lebih baik agar dana bisa dicairkan cepat tanpa menghalangi inisiatif instansi garis depan seperti TNI.

Selain isu utang, Maruli juga menyampaikan keluhan mengenai gangguan pada sejumlah jembatan yang sudah terpasang.

Ada indikasi sabotase di mana baut-baut dilepas oleh orang tak dikenal, sehingga menambah beban kerja prajurit di tengah kondisi sulit.

Meskipun menghadapi berbagai hambatan, TNI AD tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan demi ribuan warga yang bergantung pada jalur tersebut.

Situasi ini menegaskan urgensi akses darurat bagi distribusi bantuan dan stabilisasi wilayah pascabencana.

Pernyataan jenaka Maruli tentang jaminan tentara mungkin disampaikan ringan, tapi menjadi pengingat akan dedikasi prajurit yang sering menalangi kebutuhan mendesak.

Kasus ini kini mendorong evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan anggaran bencana agar lebih adaptif dan mendukung respons cepat di lapangan.

Dedikasi TNI di balik keterbatasan birokrasi menjadi sorotan utama yang memicu apresiasi sekaligus keprihatinan publik terhadap sistem pendanaan darurat nasional.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga