Kerusakan di Aceh Tamiang parah, Mendagri minta penanganan bencana jadi perhatian khusus

Repelita Aceh Tamiang - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya mempercepat proses pemulihan pasca bencana banjir dan tanah longsor yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang.

Menurutnya, wilayah tersebut membutuhkan penanganan prioritas karena tingkat kerusakan yang lebih signifikan dibandingkan area lain yang juga terdampak.

Bencana hidrometeorologi akibat hujan deras disertai penebangan hutan secara luas telah menghantam tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat.

“Aceh Tamiang memang saya lihat agak beda dari udara tadi masih banyak lumpur-lumpur, agak beda ketika saya datang ke tempat-tempat lain baik di Sumatera Barat,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito ketika menyampaikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang di gedung kantor bupati setempat pada Senin, 22 Desember 2025.

Sejak awal kejadian, Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan mobilisasi sumber daya nasional dengan koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, serta pihak lain terus memastikan pemenuhan kebutuhan pokok bagi warga yang menjadi korban.

Tito juga menjamin stok cadangan beras pemerintah berada dalam posisi amat aman.

Daerah bencana boleh mengambil beras dari Badan Urusan Logistik sebanyak yang diperlukan selama ada surat permohonan resmi dari bupati atau wali kota.

“Sepanjang untuk kepentingan bencana itu dapat dikeluarkan tanpa biaya. Ini bukan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan yang dijual murah. Bukan, ini tanpa biaya, gratis berapa pun juga diminta asal bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya tegas.

Selain bantuan makanan, Tito menyebutkan bahwa anggaran belanja tidak terduga di sejumlah wilayah terdampak masih terbatas.

Presiden telah menyetujui tambahan dana belanja tidak terduga senilai Rp4 miliar per kabupaten atau kota yang terkena bencana, ditambah Rp20 miliar untuk tingkat provinsi.

Selain itu, dukungan solidaritas antar daerah yang dikumpulkan mencapai hampir Rp60 miliar dan langsung dialirkan ke lokasi terdampak.

Tito menegaskan bahwa pembersihan endapan lumpur harus menjadi fokus utama, khususnya di sarana publik, layanan kesehatan, institusi pendidikan, serta bangunan kantor pemerintahan.

Kehadiran pemerintah harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat melalui kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, dan para sukarelawan.

“Pembersihan ini nomor satu menurut saya, pembersihan ini dari lumpur-lumpur ini,” ungkapnya.

Untuk urusan tempat tinggal, ia meminta pemerintah daerah segera mendata secara detail kerusakan rumah warga berdasarkan nama dan alamat lengkap, mencakup kategori rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, hingga yang hilang total.

Data itu akan dijadikan acuan untuk penyaluran bantuan langsung kepada korban serta pembangunan tempat hunian sementara maupun permanen melalui BNPB dan kementerian terkait.

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga