Bantahan Luhut Soal Bandara IMIP Dipatahkan Jimly

Repelita Morowali - Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Politik Jimly Asshiddiqie secara tegas mematahkan pernyataan Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut operasional Bandara IMIP sebagai hal biasa dan tidak mengganggu kedaulatan negara.

Jimly menilai fasilitas penerbangan di kawasan industri Morowali itu justru telah menjadi jalur masuk ribuan tenaga kerja asing tanpa pengawasan memadai dari aparat imigrasi maupun bea cukai.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan celah serius yang memungkinkan terbentuknya zona otonom di dalam wilayah Indonesia yang lepas dari kendali penuh pemerintah pusat.

Pernyataan Jimly langsung menyanggah argumen Luhut yang menyatakan bandara tersebut hanya untuk keperluan domestik dan sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait termasuk otoritas Tiongkok.

Jimly menegaskan bahwa praktik serupa di negara lain tidak bisa dijadikan pembenaran karena setiap negara memiliki batas kedaulatan yang harus dijaga secara mutlak.

Ia menyebut kelalaian pengawasan di Bandara IMIP sebagai bentuk pembiaran yang berpotensi melanggar hukum dan merugikan tenaga kerja lokal.

Jimly mendukung pandangan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang sebelumnya mengkritik keras absennya otoritas negara di kawasan tersebut.

Ia menyerukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengoperasian bandara tanpa pengendalian ketat selama ini.

Setiap aparat atau pejabat yang terbukti lalai harus ditindak tanpa pandang bulu demi menegakkan supremasi hukum nasional.

Pandangan Jimly ini memperkuat dugaan bahwa kawasan IMIP telah beroperasi dengan logika sendiri yang berbeda dari aturan negara selama bertahun-tahun.

Pemerintah kini tengah melakukan pembersihan jaringan ilegal di berbagai wilayah strategis, termasuk Morowali, sebagai respons atas kekhawatiran yang terus mengemuka.

Konfrontasi pendapat antara Luhut dan Jimly ini menegaskan bahwa perdebatan soal Bandara IMIP bukan lagi sekadar teknis operasional, melainkan isu fundamental kedaulatan dan penegakan hukum di tengah investasi raksasa.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga