Soeharto Dianugerahi Pahlawan Nasional, Budiman Sudjatmiko dan Publik Soroti Hegemoni Kekuasaan dalam Sejarah

 Repelita Jakarta - Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto, oleh Presiden Prabowo Subianto menuai beragam reaksi dari publik.

Salah satu komentar menohok datang dari pegiat media sosial, Saepudin Syarif, yang menyoroti sikap Budiman Sudjatmiko, eks aktivis reformasi yang dulu dikenal menentang Soeharto.

Dahulu Budiman lantang melawan Soeharto hingga dipenjara, tulis Saepudin di trheads, 11 November 2025.

Saepudin mengingatkan bahwa Budiman bahkan menolak keras wacana menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasional pada 2016. Tahun 2016 nolak Soeharto yang hendak dipahlawankan, sebutnya.

Kini, Budiman telah bergabung dengan lingkaran Prabowo dan menjabat sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin).

Prabowo memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto, sesuatu yang sebelumnya ditolak Budiman sebelum masuk pemerintahan.

Tu komen anggap aja si Budi dah mati sejak gabung penculik. Bagaimana sekarang?, tandas Saepudin.

Pengamat Politik dan Ekonomi, Heru Subagia, menilai keputusan menjadikan Soeharto Pahlawan Nasional perlu dikaji dari sisi sejarah dan politik kekuasaan.

Saya sebagai warga negara melihat kondite atau berbicara bagaimana sejarah berawal, dimulai, diperjuangkan, dan bahkan pada akhirnya dikontrol oleh sebuah rezim, ujar Heru, Selasa, 11 November 2025.

Heru menambahkan bahwa banyak tokoh produktif dalam sejarah pembentukan negara akhirnya berbenturan dengan kepentingan politik. Pertanyaannya berakhir ketika banyak di antara mereka harus berbenturan arah karena kepentingan politik, sebutnya.

Ia menekankan negara berhak memberikan penghormatan kepada tokoh yang dianggap berjasa, namun proses itu sering terpengaruh hegemoni politik yang menelan figur lain yang juga berjuang.

Tokoh seperti Kahar Muzakkar, misalnya, juga fenomenal dan heroik, tapi beliau ditelan oleh perbedaan sudut pandang politik, jelasnya.

Heru menyinggung bagaimana sejarah Indonesia kerap menyingkirkan tokoh-tokoh dengan pemikiran berbeda, khususnya dari kalangan kiri atau sosialis. Kita bisa lihat bagaimana nasib tokoh seperti Tan Malaka dan DN Aidit. Mereka juga berjuang untuk kemerdekaan, tapi dihilangkan dari ruang sejarah, terangnya.

Ia menegaskan bahwa hal ini menunjukkan sejarah Indonesia tidak hanya soal siapa yang menang atau kalah, tetapi siapa yang menguasai narasi kekuasaan. Sejarah tak seharusnya disakralkan oleh kekuasaan, tegasnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga