Pemutihan BPJS Kesehatan Pemerintah Dinilai Langkah Krusial Ringankan Beban Rakyat

Repelita Jakarta - Kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan yang digulirkan pemerintahan Prabowo Subianto dinilai sebagai langkah strategis untuk meringankan beban masyarakat di tengah tekanan ekonomi yang meningkat.

Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, menekankan pentingnya kebijakan ini sebagai upaya nyata pemerintah membantu rakyat yang semakin terhimpit secara ekonomi dan rentan terhadap masalah kesehatan, Minggu, 9 November 2025.

Menurut Muslim, pemutihan tunggakan BPJS merupakan langkah yang layak diapresiasi dan didukung semua pihak karena mampu memastikan manfaat program kesehatan negara dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kalau pemerintah berusaha memutihkan BPJS, itu langkah yang sangat bagus," ujar Muslim menegaskan pentingnya intervensi pemerintah untuk meringankan tekanan finansial warga.

Muslim menambahkan, tanggung jawab negara adalah mengurangi beban warga dan memastikan program yang ada memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.

"Dengan demikian rakyat merasakan ada manfaat pemerintah dalam hal ini," pungkasnya menekankan efektivitas kebijakan dalam konteks sosial dan ekonomi.

Dukungan terhadap pemutihan BPJS juga disampaikan Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, yang menilai kebijakan ini bukan hanya bentuk kepedulian pemerintah, tetapi juga pelaksanaan hak konstitusional warga untuk memperoleh perlindungan dan layanan kesehatan yang adil.

"Ini bukan sekadar membantu masyarakat, tetapi juga menjalankan hak konstitusional warga negara," kata Hasanuddin menekankan aspek legal dan sosial dari program pemutihan.

Hasanuddin optimistis pemerintah memiliki kemampuan anggaran untuk menanggung kebijakan tersebut dan meminta dukungan penuh DPR dalam pelaksanaannya.

Namun, ia juga mengingatkan perlunya pengawasan ketat agar pemutihan tunggakan BPJS tidak disalahgunakan, dengan mendorong keterlibatan BPK, PPATK, dan KPK untuk memastikan validitas data peserta yang mendapat pemutihan.

"Ini untuk menghindari kesalahan data atau potensi permainan data," tegas Hasanuddin, menekankan pentingnya mekanisme kontrol yang transparan dan akuntabel.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga