Breaking Posts

6/trending/recent

Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

Partai Republik Guncang New York, Zohran Mamdani Dituding Komunis dan Diminta Dideportasi

 foto

Repelita New York - Kemenangan Zohran Mamdani sebagai wali kota New York pertama berlatar belakang Muslim dan Asia Selatan segera diikuti tekanan politik yang tajam dari Partai Republik.

Sejumlah tokoh partai menuding Mamdani tidak layak menjabat karena meragukan status kewarganegaraannya dan menudingnya berhaluan komunis.

Beberapa anggota Partai Republik di Washington, D.C., menyerukan penyelidikan terhadap proses naturalisasi Mamdani.

Mereka bahkan meminta pencabutan kewarganegaraan dan deportasi dengan tuduhan bahwa politisi muda berusia 34 tahun itu mendukung komunisme serta aktivitas terorisme.

Presiden Donald Trump sebelumnya sempat mengancam akan menahan dana federal untuk New York City jika Mamdani menang.

Ia juga menuduh Mamdani sebagai seorang komunis dan ancaman bagi Amerika.

Anggota DPR Partai Republik Andy Ogles dalam siaran pers pada 29 Oktober menyebut, Kota besar Amerika berada di tepi jurang dipimpin oleh seorang komunis yang secara terbuka memeluk ideologi teroris.

Ogles juga mendesak Jaksa Agung AS Pam Bondi untuk menyelidiki Mamdani.

Jika ini terbukti, kirim dia dengan penerbangan pertama ke Uganda, ucapnya.

Randy Fine, anggota Kongres dari Florida, turut menuding Mamdani melalui wawancara dengan Newsmax pada 27 Oktober.

Ia mengatakan bahwa Amerika kini menghadapi ancaman dari dalam karena para barbar tidak lagi di gerbang, mereka sudah di dalam.

Namun, berdasarkan pemeriksaan fakta PolitiFact, tidak ditemukan bukti bahwa Mamdani pernah berbohong dalam proses kewarganegaraannya.

Zohran Mamdani lahir di Uganda dan pindah ke Amerika Serikat pada 1998 saat berusia tujuh tahun.

Ia menjadi warga negara AS pada 2018 setelah memenuhi syarat hukum imigrasi yang mengharuskan tinggal terus-menerus selama lima tahun sebagai penduduk tetap sebelum naturalisasi.

Secara hukum, pencabutan kewarganegaraan di AS hanya dapat dilakukan lewat keputusan pengadilan dan diterapkan dalam kasus ekstrem seperti terhadap mantan anggota Nazi atau individu yang terbukti mendukung terorisme.

Polemik mengenai kewarganegaraan Mamdani bermula sejak masa pencalonannya dari Partai Demokrat.

Andy Ogles pada Juni lalu mengirim surat kepada Departemen Kehakiman menuding Mamdani mungkin memperoleh kewarganegaraan melalui kebohongan atau penyembunyian dukungan terhadap terorisme.

Ogles mengaitkan tuduhannya dengan lirik rap yang pernah ditulis Mamdani pada 2017 yang menyinggung Holy Land Five, sekelompok pengurus yayasan Muslim yang pernah divonis karena mendukung Hamas.

Ia juga menuding Mamdani tidak mencantumkan keanggotaannya di Democratic Socialists of America atau DSA dalam formulir naturalisasi dan menilai organisasi itu sebagai komunis.

Namun laporan PolitiFact menegaskan bahwa DSA bukanlah partai komunis dan keanggotaannya tidak menjadi hambatan dalam proses naturalisasi.

Pakar sejarah komunisme Amerika dari Universitas Emory Harvey Klehr menyatakan bahwa sosialis demokrat tidak menolak demokrasi perwakilan dan tidak mengadvokasi kepemilikan negara atas alat produksi.

Pengacara imigrasi McKinney juga menegaskan bahwa tidak mencantumkan kelompok politik yang sah dalam formulir tidak dianggap penipuan kecuali jika hal itu dapat menggugurkan syarat kewarganegaraan.

Menurutnya lirik rap Mamdani termasuk ekspresi yang dilindungi hukum kecuali terbukti mendukung aksi kekerasan nyata.

Belakangan Klub Republik Muda New York mencoba menggunakan dasar hukum Amandemen ke-14 Konstitusi AS untuk menuntut Mamdani dicopot dari jabatannya.

Mereka menuding Mamdani memberi bantuan kepada musuh negara karena pandangannya terhadap kebijakan imigrasi dan simpati terhadap kelompok pro-Palestina.

Namun para ahli menilai tudingan itu tidak berdasar karena Amandemen ke-14 hanya berlaku pada tindakan pemberontakan atau bantuan terhadap musuh perang bukan pada ekspresi politik atau kritik terhadap kebijakan domestik.

Meski tekanan terus datang Mamdani belum memberikan komentar langsung atas tuduhan tersebut dan memilih fokus pada agenda pemerintahannya di New York. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad

ads bottom

Copyright © 2023 - Repelita.com | All Right Reserved