Mahfud MD Respons Menkeu Purbaya soal Skema Utang Kereta Cepat Whoosh

Repelita Jakarta - Mantan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memberikan tanggapan terhadap pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait mekanisme penyelesaian kewajiban finansial proyek transportasi berkecepatan tinggi antara Jakarta dan Bandung yang populer dengan nama Whoosh.

Ia menekankan bahwa pemerintah diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran atas proyek tersebut melalui pendekatan apapun yang dianggap sesuai karena perjanjian yang telah dibuat dengan pihak terkait memiliki kekuatan hukum setara dengan peraturan perundang-undangan yang mengikat semua pihak.

Meskipun kewajiban pembayaran harus dipenuhi tanpa pengecualian, proses penyelidikan terhadap kemungkinan adanya penyimpangan dana atau praktik tidak benar dalam pelaksanaan proyek ini tetap harus dilakukan secara mendalam dan independen agar keadilan terpenuhi.

Pernyataan tersebut disampaikan melalui akun media sosial X miliknya pada tanggal 15 November 2025, di mana Mahfud MD menyatakan secara tegas bahwa memastikan pelunasan tidak berarti menghilangkan tanggung jawab untuk mengungkap segala bentuk pelanggaran yang mungkin terjadi.

Dalam postingan di https://x.com/mohmahfudmd, ia menyampaikan “Pemerintah, dengan skema apa pun, memang harus membayar biaya proyek Whoosh dengan China. Sebab kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai UU. Tetapi dugaan korupsinya harus tetap diselidiki. Memenuhi kewajiban bayar bukan berarti menghapus korupsinya.” (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga