KPK Didesak Tembus Perlindungan Bobby Nasution, Publik Pertanyakan Keberanian Lembaga Antirasuah

 Repelita Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menjadi sorotan publik terkait penanganan kasus dugaan suap proyek jalan di Dinas PUPR Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

KPK dinilai belum berani memeriksa Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, yang disebut terlibat dugaan suap, sehingga proses hukum terlihat mandek dan menimbulkan pertanyaan tentang independensi lembaga antirasuah tersebut.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia, Wildan Hakim, menegaskan, keputusan memeriksa atau membiarkan Bobby berada di tangan pimpinan KPK. Ia berharap nyali dan kemauan politik para pimpinan tetap terjaga agar pemeriksaan dapat segera dilaksanakan.

Wildan, yang juga pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, menyinggung adanya indikasi hambatan internal di KPK. Usulan penyidik untuk memanggil Bobby sebagai saksi diduga terhenti di tingkat Kepala Satuan Tugas penyidikan KPK.

Kasatgas KPK diduga enggan memanggil Bobby karena adanya konflik kepentingan antara penyidik dan Kasatgas. Wildan menekankan publik menunggu ketegasan pimpinan KPK, apakah mendukung pemeriksaan atau menundanya.

Ia menambahkan, pemeriksaan dugaan korupsi yang menyeret Bobby Nasution sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang melindungi menantu Presiden Joko Widodo. Selama mendapat perlindungan, Bobby kemungkinan besar belum akan diperiksa.

Wildan menyimpulkan pimpinan KPK saat ini berada dalam posisi "adu kalkulasi" dengan para Kasatgas. Kalkulasi tersebut meliputi aspek politik dan hukum apabila Bobby hendak diperiksa.

"Untuk saat ini, pimpinan KPK sepertinya sedang adu kalkulasi dengan para Kasatgasnya. Kalkulasinya bisa menyangkut aspek politik dan aspek hukum jika Bobby hendak diperiksa," pungkas Wildan.

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga