Repelita Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan kesiapan pemerintah menanggung seluruh beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.
Samad melalui siniar YouTube bertajuk Abraham Samad SPEAK UP menilai Presiden kemungkinan belum sepenuhnya memahami risiko proyek Whoosh yang diduga mengandung potensi tindak pidana korupsi.
Ia menegaskan bahwa KPK memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek transportasi berkecepatan tinggi tersebut.
Menurut Samad, proyek besar seperti Whoosh wajib menjadi fokus investigasi KPK apabila tiga indikator utama tidak terpenuhi, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan tidak adanya benturan kepentingan.
Ia menekankan bahwa jika sebuah proyek tidak memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas serta tercium adanya benturan kepentingan, KPK harus memulai penyelidikan untuk mencari bukti-bukti korupsi.
Kalau dalam sebuah proyek itu tidak ada transparansi, tidak ada akuntabilitas, dan di dalamnya ada benturan kepentingan atau conflict of interest, maka di situlah awal KPK memulai melakukan investigasi untuk mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi, ujar Abraham Samad dikutip Minggu 9 November 2025.
Samad juga meluruskan pandangan publik yang menilai korupsi hanya terjadi ketika ada kerugian keuangan negara akibat mark up harga. Ia mengingatkan, korupsi bisa terjadi sejak tahap perencanaan, pengadaan, hingga sebelum proyek dijalankan.
Dalam konteks Whoosh, Samad menyoroti lonjakan biaya proyek hingga US$52 juta per kilometer, tiga kali lipat dari biaya standar di Tiongkok, yang menjadi alarm bagi KPK untuk melakukan audit menyeluruh.
Ia menambahkan perpindahan mitra proyek secara tiba-tiba dari Jepang ke Tiongkok juga harus diperiksa karena berpotensi menyimpan motif non-teknis seperti gratifikasi atau suap dalam pengambilan keputusan.
Meski tidak ada kerugian negara langsung, potensi korupsi tetap bisa muncul melalui gratifikasi yang terkait perencanaan atau negosiasi awal proyek.
Samad menyayangkan KPK yang belum memberikan keterangan resmi terkait status penyelidikan proyek Kereta Cepat Whoosh. Ia menilai lembaga antirasuah tidak boleh membebankan pencarian bukti kepada masyarakat atau tokoh perorangan, seperti yang pernah diminta kepada Mahfud MD.
Untuk mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi itu adalah tugas aparat penegak hukum, bukan tugas rakyat, tegas Samad.
Ia mendesak KPK membentuk tim investigasi khusus yang melibatkan ahli keuangan negara, hukum, dan pengadaan barang-jasa serta menuntut hasil penyelidikan dilaporkan terbuka kepada publik untuk menjaga kepercayaan terhadap lembaga antirasuah.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah siap bertanggung jawab penuh atas beban utang proyek Whoosh. Menurutnya, proyek ini merupakan simbol kebanggaan nasional yang harus dijaga dan dikembangkan agar memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Namun pernyataan Presiden memicu polemik publik terkait isu transparansi dan potensi pelanggaran etika keuangan negara.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok
