[HEBOH] Bansos Wakil Presiden Muncul di Tengah Aksi Hari Tani Nasional di Jakarta Pusat

 

Repelita Jakarta - Dua paket bantuan sosial dari Sekretariat Wakil Presiden RI tiba-tiba muncul di tengah aksi unjuk rasa memperingati Hari Tani Nasional yang digelar di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu 24 September 2025.

Paket tersebut terlihat berada di antara massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Reforma Agraria.

Namun, pembawa paket bansos itu bukan bagian dari peserta aksi, melainkan seorang pedagang kopi keliling yang menggunakan sepeda.

Saat ditanya mengenai asal-usul paket tersebut, pria itu membenarkan bahwa dirinya menerima bansos, meski tidak menjelaskan secara rinci lokasi pembagiannya.

Iya dapat tadi, singkatnya saat ditanya.

Ketika ditanya lebih lanjut soal waktu pembagian, ia hanya menyebut bahwa bansos itu dibagikan belum lama.

Bukan kemarin, tadi dibagiin, ucapnya.

Setelah menjawab singkat, pedagang kopi itu segera menjauh dari kerumunan massa aksi.

Tas berwarna biru muda bertuliskan Bantuan Wakil Presiden RI terlihat sebagai kemasan dari paket bansos tersebut.

Ribuan petani dan buruh memadati kawasan depan Gedung DPR RI untuk memperingati Hari Tani Nasional.

Mereka membentangkan spanduk besar yang berisi tuntutan reforma agraria dan pembebasan aktivis yang ditangkap saat aksi.

Salah satu spanduk bertuliskan Hentikan represifitas aparat, bebaskan seluruh petani dan aktivis yang ditangkap.

Coretan dinding bertuliskan Petani menangis di negara agraris dan poster bergambar petani dengan arit turut mempertegas protes terhadap kondisi agraria saat ini.

Spanduk lain menyoroti 24 persoalan struktural agraria dan 9 langkah perubahan yang dianggap penting bagi kemajuan sektor pertanian.

Dalam aksi tersebut, para petani juga membawa hasil kebun sebagai simbol perjuangan, seperti pisang hijau, kelapa, dan sayur mayur yang diikat.

Kaum tani mencatat 24 persoalan struktural agraria yang masih terjadi, di antaranya ketimpangan penguasaan tanah, pengusiran warga desa, konflik agraria, represifitas aparat, janji palsu reforma agraria, dan dominasi tanah oleh konglomerat serta BUMN.

Mereka juga menyoroti maraknya korupsi agraria, privatisasi pesisir, perluasan tambang, sistem pangan liberal, dan ancaman terhadap kebebasan berserikat.

Selain itu, mereka menuntut penghentian konversi tanah pertanian, pemborosan anggaran, dan industrialisasi pertanian yang stagnan.

Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak Pemerintah dan DPR RI untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh di bidang agraria dan sumber daya alam.

Mereka mengajukan sembilan tuntutan, termasuk percepatan penyelesaian konflik agraria, pembentukan badan pelaksana reforma agraria, pengesahan regulasi baru, dan pencabutan kebijakan yang dianggap melegalkan perampasan tanah.

Tuntutan lainnya mencakup pemenuhan hak atas tanah dan perumahan bagi kelompok rentan, penghentian represifitas aparat, pembekuan bank tanah, serta prioritas anggaran untuk redistribusi tanah dan pembangunan sektor pertanian.

Terakhir, mereka mendesak pemerintah mendukung industrialisasi pertanian berbasis ekonomi kerakyatan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga