Repelita Jakarta - BEM SI Kerakyatan menyampaikan desakan agar Presiden Prabowo Subianto segera membentuk tim investigasi independen terkait dugaan makar yang sebelumnya disebut oleh Presiden dalam merespons gelombang aksi pada Agustus 2025.
Tuntutan tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan Tinggi Brian Yuliarto di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis malam, 4 September 2025.
Koordinator Media BEM SI Kerakyatan, Pasha Fazillah Afap, menegaskan bahwa langkah investigasi mendesak dilakukan untuk memastikan transparansi dalam menyikapi tudingan makar.
“Kami secara tegas meminta Bapak Presiden Republik Indonesia segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujar Pasha seusai pertemuan dengan jajaran menteri.
Selain isu makar, BEM SI Kerakyatan menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset.
Mereka juga mendesak pemerintah agar seluruh poin dari 17+8 Tuntutan Rakyat diakomodasi tanpa pengecualian.
Pasha menjelaskan bahwa aspirasi yang dibawa dalam pertemuan ini merupakan kelanjutan dari penyampaian sebelumnya di DPR RI pada Rabu, 4 September 2025.
Menurutnya, pertemuan dengan eksekutif menjadi pelengkap dari upaya mahasiswa untuk memastikan aspirasi mereka tersampaikan ke seluruh lembaga negara.
Ia menyebut bahwa seluruh aspirasi diterima cukup positif oleh Menteri Sekretaris Negara.
Meskipun tidak langsung bertemu Presiden Prabowo, Pasha menegaskan bahwa pemerintah berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa kepada Kepala Negara.
“Tanggapan cukup baik. Bapak Mensesneg memberikan respons positif dan menyampaikan bahwa semua aspirasi akan segera diteruskan kepada Presiden,” ungkap Pasha.
Ia menambahkan bahwa sebetulnya Presiden berencana menemui mereka secara langsung, namun pada saat bersamaan menghadiri acara Maulid Nabi di Masjid Istiqlal.
Sebelumnya, pada Minggu 31 Agustus 2025, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa rangkaian unjuk rasa yang terjadi di berbagai daerah menunjukkan indikasi tindakan makar dan terorisme.
Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat bersama pimpinan MPR, DPR, DPD, dan partai politik di Istana Merdeka, Jakarta.
“Kita tidak dapat pungkiri bahwa sudah mulai terlihat adanya gejala tindakan di luar hukum, bahkan melawan hukum, dan sebagian mengarah pada makar serta terorisme,” ujar Prabowo kala itu. (*)
Editor: 91224 R-ID Elok

