The Jokowi Presidency : Capaian ekonomi Pas Pasan dan Demokrasi yang melemah

 

Repelita Jakarta - Buku berjudul The Jokowi Presidency: Indonesia’s Decade of Authoritarian Revival resmi diluncurkan dalam rangkaian peringatan 60 tahun ANU Indonesia Project di Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Jakarta, Rabu (13/8/2025).

Karya ini merupakan hasil suntingan peneliti Australian National University (ANU), Sana Jaffrey dan Eve Warburton.

Di dalamnya, mereka mengompilasi tulisan akademisi, aktivis, hingga mantan pejabat untuk menilai satu dekade kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Inti pembahasan buku ini menyoroti paradoks Jokowi: di satu sisi terdapat dorongan pembangunan ekonomi yang masif, sementara di sisi lain terdapat penyusutan signifikan terhadap kebebasan politik.

Sana Jaffrey menyebut bahwa Jokowi awalnya dipandang sebagai figur yang mengguncang politik nasional karena berasal dari latar belakang non-elit.

Namun, menurutnya, warisan kepemimpinan Jokowi justru meninggalkan capaian ekonomi yang relatif biasa saja, sementara praktik demokrasi mengalami pelemahan yang cukup nyata.

“Sepuluh tahun Jokowi ditandai oleh dua hal: dorongan pembangunan ekonomi besar-besaran dan kemerosotan demokrasi. Pola politik Orde Baru seperti pembungkaman kritik, sentralisasi kekuasaan, serta pelemahan lembaga pengawas kembali muncul,” ujar Sana.

Ia menegaskan bahwa kekuatan Jokowi banyak bersandar pada citra merakyat dan program bantuan sosial.

Walaupun sering dipandang sebagai politik patronase semata, kebijakan ini dirasakan langsung oleh warga sehingga berhasil mengukuhkan dukungan publik.

Menurut Eve Warburton, benang merah isi buku ini adalah kebangkitan strategi lama di tengah wajah pembangunan baru yang digalakkan Jokowi.

Presiden Joko Widodo mengusung ambisi pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi hal itu diiringi strategi politik yang mengekang oposisi dan mempersempit ruang masyarakat sipil.

Buku ini membahas topik yang beragam, mulai dari ekonomi dan kesejahteraan, proyek infrastruktur, dampak pembangunan terhadap kepemilikan tanah, kondisi HAM, pelemahan lembaga seperti KPK dan Mahkamah Konstitusi, hingga dinamika politik di tingkat daerah.

“Warisan Jokowi bercampur. Ia ingin dikenang sebagai presiden infrastruktur, tetapi hasilnya tidak selalu sejalan dengan ambisinya. Lebih jauh, hubungannya dengan oligarki dan partai politik memperlihatkan menyempitnya demokrasi,” kata Eve.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga