Proyek Makan Gratis dkk Lebih Penting daripada Rekrutmen dan Kenaikan Gaji PNS

Repelita Jakarta - Pemerintah menegaskan bahwa untuk tahun 2026 belum ada rencana perekrutan baru maupun kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS).

Keputusan tersebut diambil karena kapasitas fiskal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 mayoritas difokuskan pada program-program prioritas nasional.

“Kami belum melakukan exercise, terutama untuk rekrutmen dan gaji,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Dia menambahkan bahwa koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) tetap dilakukan untuk menilai formasi PNS, namun kapasitas fiskal menjadi pertimbangan utama.

“Seperti diketahui bahwa tahun ini juga sudah ada penerimaan. Jadi, nanti tergantung kebutuhan dari kementerian/lembaga, dan terutama juga dari daerah. Namun, juga pada saat yang sama, ada kapasitas fiskal yang juga harus dipertimbangkan,” jelas Sri Mulyani.

Postur RAPBN 2026 dirancang dengan defisit Rp636,8 triliun atau setara 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Belanja negara ditargetkan mencapai Rp3.786,5 triliun atau tumbuh 7,3 persen dibanding outlook 2025.

Rincian belanja menunjukkan bahwa belanja pemerintah pusat (BPP) ditetapkan sebesar Rp3.136,5 triliun atau tumbuh 17,8 persen, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp1.498,3 triliun atau tumbuh 17,5 persen, serta belanja non-K/L Rp1.638,2 triliun atau tumbuh 18 persen.

Menurut Sri Mulyani, peningkatan belanja tersebut terutama digunakan untuk delapan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, antara lain ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.

“MBG saja naik Rp330 triliun sendiri. Jadi memang kenaikan belanja untuk beberapa prioritas pemerintah cukup besar,” ujarnya.

Sementara itu, anggaran transfer ke daerah (TKD) justru turun sebesar 24,8 persen menjadi Rp650 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa penyesuaian TKD ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan fiskal nasional sekaligus mendorong kemandirian fiskal daerah.

Di sisi penerimaan, negara diproyeksikan meraih Rp3.147,7 triliun atau tumbuh 9,8 persen dibanding outlook APBN 2025.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh penerimaan pajak yang ditargetkan naik 13,5 persen menjadi Rp2.357,7 triliun.

Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai diproyeksikan tumbuh 7,7 persen menjadi Rp33,43 triliun, sehingga total penerimaan perpajakan RAPBN 2026 mencapai Rp2.692 triliun atau meningkat 12,8 persen.

Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditetapkan sebesar Rp455 triliun, turun 4,7 persen dari outlook 2025 akibat hilangnya penerimaan dividen BUMN yang dialihkan ke BPI Danantara.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga