Repelita Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyoroti penghasilan komisaris BUMN yang besar, namun kinerjanya dinilai minim dan tidak sebanding dengan pendapatan yang diterima.
Dalam beberapa kasus, komisaris tetap menerima tantiem meski perusahaan mengalami kerugian, yang menurut Prabowo jelas tidak masuk akal dan membebani keuangan negara.
"Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiem-nya Rp 40 miliar setahun," ujar Prabowo saat menyampaikan RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di DPR, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.
Presiden sudah memerintahkan Badan Pengelola Investasi (Danantara) untuk menghentikan pemberian tantiem bagi para petinggi BUMN dan mempersilakan direksi maupun komisaris yang keberatan untuk mundur dari jabatannya.
"Saya juga telah perintahkan ke Danantara direksi pun tidak perlu tantiem kalau rugi dan untungnya harus untung benar, jangan untung akal-akalan," kata Prabowo, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama.
"Jadi direksi dan komisaris kalau keberatan, tidak bersedia menerima tantiem, berhenti. Banyak anak-anak muda yang mampu yang siap menggantikan mereka," tambahnya, menekankan pentingnya regenerasi dan efisiensi dalam pengelolaan BUMN.
Selain itu, mantan Menteri Pertahanan ini menyoroti jumlah komisaris yang terlalu banyak di banyak BUMN, yang dinilai memperburuk pengelolaan dan menambah beban biaya.
“Tadinya pengelolaannya secara tidak masuk akal, perusahaan rugi, komisarisnya banyak banget. Saya potong komisaris paling banyak 6 orang, kalau bisa cukup 4 atau 5,” ujar Prabowo, menegaskan langkah restrukturisasi untuk meningkatkan efektivitas manajemen BUMN.(*)
Editor: 91224 R-ID Elok

