PBB di Kota Cirebon Naik 1.000% Bikin Warga Emosi, Walkot Effendi: Kebijakan Era Sebelumnya!

Repelita Cirebon - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon yang dikabarkan mencapai 1.000 persen memicu kemarahan warga.

Sejumlah masyarakat merasa terkejut dan kesulitan menghadapi tagihan yang melonjak drastis, bahkan dari Rp6,2 juta pada 2023 menjadi Rp65 juta pada 2024, seperti dialami Surya Pranata.

“Tagihan ini sangat tidak masuk akal. Cara menghitungnya bermasalah. Kalau wajar, saya nggak ada di sini. Makanya kita lawan, kita tolak, minta dicabut,” tegas Surya.

Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, angkat bicara menanggapi protes warga pada Kamis (14/8/2025).

Menurutnya, informasi soal kenaikan hingga 1.000 persen tidak sepenuhnya akurat.

“Artinya 1.000 persen itu tidak benar. Kalau kenaikan ada, tapi tidak sampai 1.000 persen,” ujar Edo saat ditemui di Balai Kota.

Edo menekankan bahwa kebijakan PBB ini sebenarnya telah ditetapkan sejak satu tahun lalu, sebelum ia menjabat sebagai wali kota.

Sejak memimpin lima bulan lalu, Edo mengaku sudah membahas persoalan ini secara internal selama sebulan terakhir untuk mencari solusi yang sesuai dengan kepentingan masyarakat.

“Mudah-mudahan minggu ini kita sudah tahu formulasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Artinya ada perubahan, Insya Allah,” ucapnya.

Ia menjelaskan, formula kenaikan PBB berasal dari delapan opsi yang diberikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan dipadukan oleh Pemkot Cirebon sehingga tarifnya bervariasi.

Landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024, yang disahkan saat Kota Cirebon masih dipimpin Penjabat Wali Kota.

“Soal warga yang punya bukti PBB 2023 kemudian naik drastis di tahun berikutnya, monggo, itu semuanya dari Kemendagri,” jelas Edo.

Namun demikian, Wali Kota menegaskan keterbukaan untuk melakukan revisi Perda apabila hasil kajian dan evaluasi menyatakan perlu adanya perubahan.

“Saya terbuka sekali melakukan audiensi dengan masyarakat yang merasa terdampak,” tutup Effendi Edo.

Parahnya, kenaikan ini memicu kemarahan warga yang merasa dibebani secara tiba-tiba, sehingga sejumlah kelompok masyarakat berencana menuntut klarifikasi lebih lanjut dari pemerintah kota.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga