Fakta-Fakta Kasus Korupsi Wamenaker: Pungli Rp81 Miliar dan Dampaknya pada Buruh

 

Repelita Jakarta - Drama tangis Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer saat mengenakan rompi oranye Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (22/8/2025) menjadi sorotan publik.

Namun, di balik momen emosional tersebut, tersimpan skandal korupsi yang jauh lebih besar dan sistematis, yang menempatkan keselamatan pekerja sebagai komoditas untuk meraup keuntungan pribadi.

Kasus ini tidak sekadar menimpa satu pejabat, melainkan menunjukkan bagaimana mekanisme birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bisa disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu, merugikan hak dan keselamatan buruh secara masif.

Modus pemerasan yang terjadi paling jelas terlihat pada biaya sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya hanya Rp275.000 per orang, namun oleh oknum tertentu dibesar-besarkan hingga mencapai Rp6.000.000.

KPK menegaskan bahwa pemohon yang menolak membayar pungli ini kerap menghadapi hambatan dalam proses sertifikasi, termasuk diperlambat atau bahkan tidak diproses sama sekali, sehingga membebani pekerja dengan beban finansial yang sangat berat.

Praktik ilegal ini bukan sekadar kasus kecil, melainkan telah berjalan secara sistematis sejak 2019 dengan total penghasilan haram mencapai Rp81 miliar, menunjukkan jaringan korupsi yang luas di internal Kemnaker.

Sebagian kecil dari dana tersebut, yakni Rp3 miliar, diterima oleh Wamenaker Immanuel Ebenezer pada Desember 2024, menandai keterlibatannya dalam skema yang lebih besar dan kompleks.

Korban utama dari praktik ini adalah para buruh dan perusahaan skala kecil hingga menengah, yang harus memilih antara membayar pungli dan mempertaruhkan kelangsungan usaha atau menolak dan kehilangan akses terhadap perlindungan K3 yang layak.

Ketidakpatuhan terhadap prosedur sertifikasi K3 berimplikasi langsung pada keselamatan pekerja, sehingga setiap rupiah hasil korupsi berarti pengkhianatan terhadap amanat melindungi tenaga kerja Indonesia.

Ironi muncul karena sebelum menjabat sebagai Wamenaker, Immanuel Ebenezer dikenal sebagai Ketua Umum Jokowi Mania (Joman), relawan yang kerap mengaku memperjuangkan kepentingan 'wong cilik', namun kemudian terjerat kasus pemerasan yang menyasar kelompok yang seharusnya dilindungi.

Penetapan dirinya sebagai tersangka menjadi pertanyaan besar mengenai integritas pejabat publik dan mengekspos kesenjangan antara citra politik yang dibangun dengan tindakan nyata yang merugikan masyarakat luas.

Faktor lain yang memungkinkan praktik ini berjalan lama adalah lemahnya pengawasan internal di Kemnaker, memperlihatkan penyakit lama birokrasi yang gagal mendeteksi dan mencegah korupsi bernilai puluhan miliar rupiah selama bertahun-tahun.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga