Riza Chalid Terseret Skandal Minyak Rp285 Triliun, Desakan Bongkar Jaringan Menguat

Repelita Jakarta - Kerugian yang timbul dari perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina-KKKS periode 2018-2023 akhirnya diungkap Kejaksaan Agung.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Abdul Qohar membeberkan, kerugian negara dan kerugian perekonomian mencapai Rp285 triliun lebih.

Jumlah tersebut melonjak dari hitungan awal yang hanya Rp193,7 triliun.

"Kerugian perekonomian negara dan keuangan negara berdasarkan hasil penghitungan yang sudah pasti itu Rp285.017.731.964.389. Ini dari dua komponen: kerugian keuangan negara dan kerugian perekonomian negara," kata Qohar.

Selain penetapan nilai kerugian, Kejagung juga menetapkan total 18 orang sebagai tersangka.

Nama pengusaha minyak Riza Chalid ikut terseret sebagai tersangka baru.

Sayangnya, Riza Chalid yang dipanggil tiga kali mangkir dan kini tidak ditahan karena berada di luar negeri.

Delapan orang lainnya ikut dicokok, mulai dari eks pejabat Pertamina hingga pihak swasta.

Mereka antara lain AE, AB, TN, DS, AS, HW, MH, dan IP.

Riza Chalid sendiri dikaitkan dengan kerugian jumbo ini setelah putranya, Muhammad Kerry Andrianto Riza lebih dulu jadi tersangka sebagai pemilik manfaat PT Navigator Khatulistiwa.

Setelah penetapan status tersangka putranya, tim penyidik menggeledah rumah Riza Chalid di Jakarta.

Dari hasil geledah, Kejagung menyita aset berupa dua kilang minyak milik anak Riza Chalid yang berada di bawah PT Orbit Terminal Merak seluas 222.615 meter persegi.

Meski begitu, Kejagung memastikan penahanan Riza Chalid hanya soal waktu karena ia kini masih di Singapura.

"Tim penyidik melakukan penahanan untuk 20 hari ke depan terhitung mulai tanggal 10 Juli 2025 hari ini," kata Qohar.

Kasus ini makin menyorot tajam peran Riza Chalid sebagai sosok lama di jalur bisnis minyak yang dinilai punya jejaring kuat ke lingkaran kekuasaan.

Dorongan agar orang-orang di belakang Riza Chalid diseret ke meja hijau semakin keras, mengingat potensi kerugian rakyat yang sangat besar.

Sebagian pengamat bahkan menilai proses hukum harus dibersihkan habis seperti kasus Nazaruddin yang dulu menyeret banyak nama di lingkar elite.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga