Ray Rangkuti Pertanyakan Logika Surat Pengawalan Istri Menteri UMKM ke Eropa

 

Repelita Jakarta - Pernyataan Menteri Koperasi dan UMKM Maman Abdurrahman soal surat resmi yang meminta pengawalan dari sejumlah perwakilan diplomatik RI untuk istrinya, Agustina Hastarini, selama kunjungan ke Eropa, menimbulkan keraguan publik.

Maman membantah pernah memberikan perintah pembuatan surat tersebut.

Namun, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mempertanyakan logika di balik pernyataan tersebut.

"Kalau surat itu bukan berdasarkan atas perintah dan tidak berdasarkan atas pengetahuan sang menteri maka atas dasar apa si staf-staf ini mengeluarkan surat itu?" kata Ray dalam pernyataannya pada 6 Juli 2025.

Menurut Ray, Maman sendiri tidak membantah keberadaan surat berkop resmi Kementerian UMKM yang telah beredar di publik.

Surat itu bernomor B-466/SM.UMKM/PR.01/2025, bertanggal 30 Juni 2025, dan mencantumkan keterangan “Kunjungan Istri Menteri UMKM Republik Indonesia”.

Dalam surat itu disebutkan bahwa Agustina Hastarini melakukan perjalanan selama 14 hari ke sejumlah negara di Eropa.

Tujuh perwakilan diplomatik Indonesia yang disebut sebagai penerima surat antara lain KBRI Sofia, Brussels, Paris, Bern, Roma, Den Haag, dan Konsul Jenderal RI di Istanbul.

Isi surat menyampaikan permintaan dukungan dari masing-masing kantor perwakilan RI selama kegiatan Agustina berlangsung.

Surat tersebut juga memuat logo resmi kementerian dan ditandatangani secara elektronik atas nama Sekretaris Kementerian oleh Arif Rahman Hakim.

Selain itu, surat turut ditembuskan kepada Menteri UMKM serta Direktorat Eropa I dan Direktorat Eropa II di Kementerian Luar Negeri.

Ray menyangsikan bagaimana staf bisa mengetahui jadwal rinci istri menteri tanpa adanya informasi dari pihak dalam.

"Kok bisa ya para staf ini paham jadwal istri beliau yang akan pergi ke luar negeri. Negaranya mana, itu lengkap semua tuh ada jadwalnya, kok bisa paham, kok bisa mengerti. Dari mana mereka tahu sedetail itu aktivitas keluarga sang menteri?" ungkap Ray.

Jika memang menteri tidak terlibat, kata Ray, maka harus ada langkah tegas terhadap siapa pun di internal kementerian yang menyusun dan mengedarkan surat tersebut.

"Akan kita tunggu apakah akan ada semacam evaluasi di internal, atau bahkan mungkin ada yang diberi sanksi, diperingati, terkait dengan peristiwa ini atau tidak di dalam internal kementerian," ujarnya. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga