Prabowo Tugaskan Gibran Urus Masalah Papua di Tengah Isu Pemakzulan

Repelita Jakarta - Rencana Presiden Prabowo Subianto yang memberi mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk fokus menangani persoalan Papua menimbulkan berbagai spekulasi.

Isu ini mencuat setelah beredar kabar Gibran akan memiliki kantor di Papua demi mempercepat penanganan masalah di Bumi Cendrawasih.

Kabar Gibran bakal berkantor di Papua pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra dalam rapat laporan tahunan Komnas HAM.

Yusril menyebut penugasan tersebut menandakan keseriusan pemerintah untuk mempercepat pembangunan dan menuntaskan persoalan HAM di Papua.

Ia juga menekankan bahwa Gibran akan memantau langsung kinerja aparat di sana.

Politikus PDIP Deddy Sitorus menyambut baik rencana Prabowo yang menunjuk Gibran mengurusi Papua.

Ia berharap Gibran tidak sekadar datang dan pergi, tetapi benar-benar menetap di Papua agar bisa terlibat langsung menangani masalah yang ada.

Meski demikian, penjelasan berbeda disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Tito menegaskan bahwa Gibran tidak akan sepenuhnya berkantor di Papua, melainkan bertindak serupa dengan mantan Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang pernah memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Papua.

Yusril juga mengoreksi ucapannya kemudian dengan menyatakan hanya kesekretariatan badan khusus yang akan berkantor di Papua, bukan Gibran secara pribadi.

Di tengah sorotan publik atas penugasan tersebut, wacana pemakzulan Gibran justru kembali mengemuka.

Forum Purnawirawan Prajurit TNI menggulirkan delapan tuntutan kepada Presiden Prabowo, salah satunya meminta pergantian wakil presiden.

Usulan ini muncul karena dugaan pelanggaran hukum dalam penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024.

Mereka menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan syarat usia diwarnai konflik kepentingan karena Anwar Usman, paman Gibran, menjabat Ketua MK kala itu.

Selain itu, forum tersebut menyoroti akun media sosial Fufufafa yang diduga milik Gibran dan pernah memuat sentimen negatif terhadap Prabowo di Pilpres sebelumnya.

Forum Purnawirawan TNI juga beranggapan Gibran kerap bermanuver untuk kepentingan politiknya sendiri dan tidak mendukung agenda prioritas pemerintahan Prabowo.

Istana belum mengambil keputusan final atas usulan pemakzulan tersebut.

Wiranto sempat menegaskan bahwa Presiden Prabowo masih mempelajari tuntutan para purnawirawan karena menyangkut masalah mendasar.

Forum Purnawirawan telah mengirim surat resmi ke DPR dan MPR sejak 2 Juni 2025.

Namun pimpinan DPR maupun MPR belum menunjukkan langkah konkret menindaklanjuti usulan itu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya masih menunggu waktu untuk membahas surat tersebut.

Ketua MPR Ahmad Muzani dan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto juga mengonfirmasi bahwa usulan itu belum tentu akan dibawa ke rapat pimpinan majelis.

Hingga awal Juli, Ketua DPR Puan Maharani memastikan akan menelaah surat permintaan pemakzulan Gibran sesuai prosedur yang berlaku.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman menegaskan agar publik menghormati hasil pemilu dan menghentikan wacana menggulingkan Gibran dari kursi wapres.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga