Pemerintahan Prabowo Diminta Tegas, Rangkap Jabatan Wamen Merugikan Negara

Repelita Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyampaikan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto harus turun tangan dalam menangani persoalan rangkap jabatan wakil menteri sebagai komisaris di BUMN.

Ia menilai situasi ini tidak sejalan dengan semangat reformasi birokrasi.

Pemerintah perlu menunjukkan ketegasannya.

Menurutnya, rangkap jabatan membuka celah pelanggaran hukum dan berpotensi mencederai prinsip profesionalisme.

Rangkap jabatan bisa membuka celah konflik kepentingan antara tugas publik dan kepentingan bisnis, dan ini tentu sangat merugikan negara.

Ia mengingatkan bahwa tumpang tindih peran ini dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan mengaburkan fokus kerja.

Nevi Zuairina menekankan bahwa proses rekrutmen direksi dan komisaris di lingkungan BUMN harus dilaksanakan secara transparan dan bebas dari pengaruh politik.

Proses pemilihan direksi dan komisaris BUMN harus dilakukan secara transparan, kompetitif, dan bebas dari intervensi politik. Ini wajib menjadi komitmen bersama.

Ia juga mendorong Kementerian BUMN untuk membangun sistem bank data terintegrasi yang mampu memantau seluruh jabatan pejabat BUMN secara real-time.

Menurutnya, sistem tersebut akan membantu mencegah praktik rangkap jabatan yang merugikan negara dan menurunkan kepercayaan masyarakat.

Ini langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan BUMN benar-benar dikelola secara profesional. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga