Mau Dengar yang Mana? Menteri Prabowo Beda Arah, Karding Sarankan Kerja ke Luar Negeri, Menaker Sebut Cukup di Dalam Negeri

Repelita Jakarta - Perbedaan pandangan antara dua menteri di kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali mencuat ke publik.

Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, menyarankan masyarakat agar mempertimbangkan bekerja ke luar negeri sebagai solusi pengangguran.

Saran itu disampaikan saat peresmian Migrant Center di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, Kamis (26/6/2025).

Karding menyebut peluang kerja di luar negeri masih terbuka luas dan dapat membantu menyerap jutaan pengangguran di berbagai daerah, khususnya Jawa Tengah.

"Anda (mahasiswa) calon (tenaga kerja) yang tidak terserap, maka segera berpikir ke luar negeri," kata Karding dalam pidatonya.

Menurut Karding, jumlah pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai 1 juta orang, sementara secara nasional bisa menyentuh angka 70 juta.

Namun, pandangan tersebut berbeda dengan yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli.

Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025), Yassierli menegaskan bahwa warga negara Indonesia tidak perlu buru-buru mencari kerja ke luar negeri.

Ia menilai, masih banyak peluang kerja di dalam negeri yang bisa dioptimalkan, terutama melalui program prioritas Presiden.

"Ada program makan bergizi gratis 50.000 satuan SPPG, 80.000 koperasi desa merah putih, hilirisasi, ketahanan pangan, dan energi. Itu semua lapangan kerja nyata di depan mata," ujar Yassierli.

Ia menambahkan, solusi untuk pengangguran lebih baik difokuskan pada penguatan SDM lokal dan dukungan terhadap investasi baru.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Yassierli, juga telah menyiapkan pelatihan bersama kementerian lain serta menjalin kerja sama dengan investor agar penciptaan lapangan kerja sesuai kebutuhan.

Kendati demikian, Yassierli tidak sepenuhnya menutup opsi kerja di luar negeri.

Menurutnya, bekerja ke luar negeri bisa dipertimbangkan sebagai alternatif terakhir jika seluruh peluang domestik telah diupayakan.

Perbedaan sikap dua menteri ini menuai sorotan publik karena menyangkut arah kebijakan ketenagakerjaan nasional yang seharusnya sejalan.

Kritik pun muncul soal potensi kebingungan di tengah masyarakat akibat ketidaksinkronan narasi antara kementerian.

Beragam pihak mendesak agar Presiden Prabowo segera menyatukan visi di antara para pembantunya agar program pemerintah tak kehilangan kepercayaan publik. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga