Mahfud Soroti Kejanggalan Budi Arie Belum Jadi Tersangka Kasus Judi Online

 

Repelita Jakarta - Mahfud MD kembali menyuarakan keprihatinannya atas lambannya penetapan tersangka terhadap mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam kasus judi online yang menyeret sejumlah pejabat negara.

Melalui kanal YouTube miliknya pada Kamis, 3 Juli 2025, Mahfud menyatakan bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan tanggung jawab Budi Arie sangat jelas.

“Nama Budi muncul dalam dakwaan sebagai uraian pokok perkara, bukan sebagai terdakwa. Tapi dari situ sudah jelas disebut dia menerima 50 persen dan memaksa pegawai agar ditempatkan di situ. Kan berarti dia yang bertanggung jawab,” ucap Mahfud.

Mahfud menambahkan bahwa beberapa pejabat eselon, termasuk direktur jenderal, telah memberikan keterangan yang menguatkan dugaan peran Budi Arie.

Dalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan, disebutkan bahwa dana dari praktik judi online bahkan dikirim langsung ke rumah Budi Arie.

Menurut Mahfud, kewenangan untuk menetapkan tersangka tidak semata berada di tangan kepolisian.

Ia menegaskan bahwa jaksa memiliki hak penuh untuk menetapkan tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi.

“Jaksa itu penyidik di bidang tindak pidana korupsi. Kalau melihat bukti, bisa langsung menetapkan tersangka atau hakim bisa memerintahkan jaksa untuk menetapkannya,” tegas Mahfud.

Ia juga mengkritik adanya potensi sikap saling sungkan antara kepolisian dan kejaksaan yang membuat proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Menurutnya, bukti-bukti yang sudah terungkap membuat alasan untuk tidak menetapkan Budi Arie sebagai tersangka menjadi tidak masuk akal.

“Kita tidak boleh menerima jika otak peristiwa ini justru dibiarkan bebas, berlenggang,” kata Mahfud dengan nada tajam.

Ia kemudian berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menunjukkan sikap tegas sebagaimana pernah ditunjukkannya dalam kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis.

“Waktu itu Pak Prabowo marah dan bilang, ‘bisa nggak dituntut hukuman mati, 50 tahun?’ Kita harap sikap itu juga muncul dalam kasus judi online ini,” ujarnya.

Di akhir pernyataannya, Mahfud menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih, sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo.

“Nggak masuk akal masa otaknya nggak diambil dan bahwa dia otaknya itu kan sudah jelas muncul di pengadilan,” tutup Mahfud. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok.

Baca Juga