Kekayaan Negara Tembus Rp 13.692 Triliun Sri Mulyani Sebut Kenaikannya Dramatis

 

Repelita Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa kekayaan negara mengalami peningkatan signifikan dalam kurun satu tahun terakhir.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan aset negara tumbuh 7,57 persen secara tahunan, dari tahun 2024 ke 2025, hingga mencapai Rp 13.692,36 triliun pada 2025.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta pada Senin 14 Juli 2025, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa data tersebut sebenarnya hendak ditampilkan dalam rentang lima tahun, namun keterbatasan waktu membuat pihaknya hanya menyajikan data satu tahun.

Sri Mulyani juga menuturkan bahwa sejumlah target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terus menunjukkan tren kenaikan setiap tahun.

Dari tahun 2024 ke 2025, target penerimaan negara naik 2,03 persen menjadi Rp 3.004,5 triliun, sementara belanja pemerintah pusat naik 2,34 persen menjadi Rp 2.701,44 triliun.

Transfer ke daerah pun meningkat 0,62 persen menjadi Rp 919,87 triliun, sedangkan pembiayaan utang bertambah 1,28 persen menjadi Rp 775,9 triliun.

Menurutnya, pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa ukuran APBN terus melebar, baik dari sisi penerimaan, pengeluaran, maupun pengelolaan aset negara, meskipun ukuran internal Kementerian Keuangan relatif tidak berubah banyak.

Tak hanya itu, volume aktivitas harian dalam pengelolaan keuangan negara juga mengalami lonjakan yang signifikan.

Ia merinci bahwa faktur pajak yang dikelola Kemenkeu kini menembus angka lebih dari 2,3 juta, dengan dokumen SPM sebanyak 22.894 dan dokumen kepabeanan berjumlah 39.680.

Jumlah pemangku kepentingan yang dilayani pun meningkat dari 86 kementerian dan lembaga pada tahun sebelumnya menjadi 99 pada 2025.

Jumlah pemerintah daerah yang tercakup bertambah menjadi 546 pemda serta 75.266 desa.

Adapun cakupan satuan kerja saat ini mencapai 19.439 satker, sedangkan jumlah wajib pajak meningkat menjadi 82,23 juta dari sebelumnya 80,11 juta.

Sri Mulyani menekankan bahwa seluruh lonjakan aktivitas ini tidak bisa hanya dijawab dengan menambah tenaga kerja, melainkan dengan investasi sistem yang memadai.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga