Jokowi Dituding Panik soal Ijazah, Dede Budhyarto Balik Sindir Dino Patti Djalal

Repelita Jakarta - Komisaris Independen PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), Kristia Budhyarto, menanggapi pernyataan dari mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, terkait isu ijazah palsu yang menyeret Presiden Joko Widodo.

Kristia Budhyarto, yang dikenal dengan nama Dede Budhyarto, mengkritik keras sikap Dino yang menggunakan istilah “fair game” dalam polemik tersebut.

“Pak @dinopattidjalal Membela pemfitnah berseragam ‘aktivis’ adalah hak Anda. Tapi jangan bungkus hoaks ijazah dengan jargon ‘fair game’,” tulis Dede melalui akun media sosialnya, dikutip Selasa (15/7/2025).

Ia menegaskan bahwa menyebarkan fitnah bukan bagian dari kritik dan menyampaikan kebohongan bukanlah bentuk dari demokrasi.

Dede juga menyentil pernyataan Dino yang menyebut pentingnya ruang reformasi, namun sekaligus membiarkan serangan pribadi tanpa dasar terhadap pemimpin negara.

“Anda bicara tentang ‘alam reformasi’, tapi menormalisasi serangan pribadi tanpa bukti, seolah pemimpin harus diam saat difitnah,” tulisnya.

Menurutnya, sikap seperti itu justru menciptakan pembiaran terhadap degradasi akal sehat publik.

Ia juga membantah anggapan bahwa Presiden Jokowi sedang panik dalam menghadapi isu ijazah palsu yang beredar di masyarakat.

“Pak Jokowi tak sedang panik. Yang panik adalah mereka yang selama ini hanya hidup dari amplifikasi kebencian, lalu kaget saat hukum akhirnya bekerja,” ujarnya.

Dede menambahkan bahwa Roy Suryo dan kawan-kawan bukanlah korban, melainkan sedang menerima konsekuensi dari tindakan mereka sendiri.

Sebelumnya, Dino Patti Djalal menyuarakan keprihatinan terhadap langkah hukum yang diambil Presiden Jokowi terhadap pihak-pihak yang menuduhnya menggunakan ijazah palsu.

Dalam keterangannya, Dino mengatakan bahwa dalam sistem demokrasi, rekam jejak seorang pemimpin, termasuk soal ijazah, kesehatan, harta kekayaan, dan afiliasi politik, seharusnya menjadi bagian dari wacana publik yang sah.

“Dalam negara demokrasi & alam reformasi, hal-hal seperti ijazah, kesehatan, harta kekayaan, afiliasi politik & bisnis, rekam jejak dari pemimpin negara adalah sepenuhnya ‘fair game’ untuk diketahui, dibahas, dikritik publik. Being criticized is the price of leadership — sebelum, sewaktu dan sesudah berkuasa. Accept it,” ujarnya.

Ia menilai pemidanaan terhadap Roy Suryo dan lainnya dapat dilihat sebagai bentuk ketakutan Jokowi, yang justru bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.

Dino juga mengingatkan bahwa Presiden Soeharto pun tidak menggunakan pendekatan pidana ketika menghadapi kritik mengenai kekayaannya.

“Suharto setelah lengser pernah menuntut wartawan Jason Tejasukmana (dari Time Magazine yg menulis harta kekayaan beliau), tapi tidak mempidana. Pak @jokowi, balas Roy Suryo cs dengan argumen, senyum, doa & bukti, bukan dengan bui,” tambahnya.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga