Jokowi Disebut Tidak Kooperatif dalam Kasus Ijazah Palsu, Kader PKB Bandingkan dengan Wali Kota Jepang yang Mengaku Bersalah

 

Repelita Jakarta - Umar Hasibuan, kader PKB, menyindir isu ijazah palsu yang menimpa mantan presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Sindiran itu terkait pengalaman Maki Takubo, Wali Kota Ito di Prefektur Shizuoka, Jepang, yang mengundurkan diri setelah terbongkar berbohong soal latar belakang pendidikannya.

Maki Takubo sempat mengklaim lulusan Universitas Toyo, tetapi akhirnya mengakui bahwa dirinya tidak lulus dan di-drop out dari kampus tersebut.

Dia berjanji menyerahkan dokumen seperti ijazah dan buku tahunan ke kejaksaan untuk diselidiki keasliannya.

Takubo menilai pernyataannya soal keaslian ijazah tidak cukup tanpa bukti kuat, sehingga lebih baik jaksa yang memutuskan.

Umar Hasibuan mengaitkan kasus itu dengan isu ijazah palsu Jokowi melalui cuitan di akun media sosial pribadinya.

Ia menulis bahwa kebohongan yang dilakukan sekali akan terus berulang.

“Belajarlah dari wali kota Jepang dia berbohong lalu mengakui atas kebohongannya,” ujarnya.

Kasus Maki Takubo memicu kemarahan parlemen kota Ito yang meminta pengunduran dirinya dan membentuk komite investigasi khusus.

Meski demikian, Takubo berencana ikut maju lagi dalam pemilu setelah menyerahkan dokumen ke kejaksaan dan menyelesaikan proses hukum.

Sebelumnya, Jokowi tidak hadir dalam gelar perkara khusus dugaan ijazah palsu di Bareskrim, yang memicu sorotan publik.

Pegiat media sosial Arif Wicaksono menyoroti sikap Jokowi yang tidak kooperatif dan kuasa hukumnya yang enggan menunjukkan ijazah asli.

“Kalau begini, wajar masyarakat menilai Jokowi Tidak Kooperatif dan Menghalangi Proses yang Dilakukan Bareskrim,” tulis Arif.(*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga