Gibran Diproyeksikan Tangani Papua, Wacana Kantor Wapres di Bumi Cenderawasih Menguat

 

Repelita Jakarta - Isu strategis mengemuka dari lingkungan pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto, setelah mencuat rencana pemberian mandat khusus kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani langsung persoalan di Papua.

Wacana tersebut diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, dalam agenda peluncuran Laporan Tahunan Komnas HAM 2024 yang digelar pada Selasa, 8 Juli 2025.

Menurut Yusril, gagasan ini bukan sekadar pembicaraan kasual, melainkan telah melalui tahapan diskusi serius di tingkat tinggi.

“Keseriusan Pemerintah dalam menangani Papua sangat nyata. Dalam beberapa hari terakhir, sedang dibahas pemberian penugasan khusus dari Presiden kepada Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua,” ucap Yusril di hadapan media.

Penugasan ini akan melibatkan aspek pembangunan menyeluruh, mulai dari infrastruktur hingga penanganan isu Hak Asasi Manusia yang selama ini menjadi sorotan luas.

Yusril menambahkan, Gibran tidak hanya akan berfokus pada proyek fisik, tetapi juga bertugas menjawab tantangan kemanusiaan yang selama ini menghantui kawasan tersebut.

“Beliau tidak hanya mengurusi pembangunan infrastruktur, tetapi juga akan menangani masalah HAM di Papua, yang selama ini menjadi sorotan banyak pihak,” ujar Yusril.

Sebagai dasar hukum, skema penugasan ini akan dituangkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres) agar Gibran dapat menjalankan fungsinya secara sah dan efektif.

Yusril turut menyampaikan kemungkinan bahwa Wapres Gibran akan membuka kantor perwakilan langsung di Papua, sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat dan percepatan penanganan berbagai agenda.

“Bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja langsung dari Papua menangani masalah ini,” katanya.

Gagasan ini memicu diskusi luas di tengah publik.

Banyak kalangan menilai rencana tersebut mencerminkan niat serius pemerintah untuk memberi perhatian lebih pada Papua, yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan sosial, ekonomi, dan hukum.

Penempatan Gibran secara langsung di Papua dipandang sebagai strategi penting untuk mempercepat perubahan dan mendorong kemajuan di wilayah timur Indonesia itu.

“Ini bukti kesungguhan pemerintah Prabowo dalam menangani Papua secara lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek pembangunan fisik tetapi juga persoalan kemanusiaan yang ada di sana,” pungkas Yusril.

Papua selama bertahun-tahun menjadi titik perhatian nasional maupun internasional, mengingat masih adanya ketimpangan pembangunan serta persoalan pelanggaran HAM.

Diharapkan, penugasan Wakil Presiden Gibran dapat menjadi tonggak baru dalam upaya mewujudkan Papua yang lebih maju dan setara. (*)

Editor: 91224 R-ID Elok

Baca Juga